Kementan Dorong Izin Edar Pestisida Direvisi

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 05 Jan 2018 20:57 WIB
kementerian pertanian
Kementan Dorong Izin Edar Pestisida Direvisi
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana (kanan). (FOTO: dok Kementan)

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat pendaftaran pestisida merupakan salah satu fungsi pengawasan. Oleh karena itu, produk-produk pestisida yang sudah tidak berproduksi segera dicabut dan buku hijau segera direvisi.

"Jangan sampai ada kesan kita menjual izin. Khususnya produk-produk yang paling lama dan sudah belasan tahun tapi belum direvisi, karena izin edar produk ada periodenya," papar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018.

Dadih pun berharap ada masukan-masukan dari peserta rapat dengan Komisi Pestisida dan instansi terkait dalam berbagai hal tentang pestisida, khususnya dalam rangka revisi perubahan atas peraturan Menteri Pertanian nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida.

"Aspek teknis, aspek pestisida serta aspek regulasinya. Kerena ketiga aspek ini tidak terpisahkan. Termasuk tentang sanksi-sanksi bila ada pelanggaran," ujar Pending Dadih.

Menyinggung masalah prosedur masuknya bahan berbahaya termasuk bahan baku pembuatan pestisida, Dadih berharap agar memperhatikan program reformasi Kepabeanan dan Cukai. Menurutnya, pemasukan bahan berbahaya sesuai peraturan kepabeanan, tidak adanya reekspor bagi bahan berbahaya, sehingga tidak mungkin pemeriksaan dilakukan di post border.

"Jalan keluarnya adalah pemusnahan. Sedangkan biaya pemusnahan lebih besar dari biaya produksi," jelas Pending Dadih.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Muhrizal Sarwani bersama Komisi Pestisida dan instansi terkait melaksanakan pembahasan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 39/PERMENTAN/SR.330/2015 tentang Pendaftaran Pestisida.

Pembahasan usulan perubahan khususnya perubahan pada Pasal I yang membahas bahan berbahaya dan beracun (B3).


(AHL)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA