Perlindungan Varietas Harus Untungkan Pemulia & Petani

Tri Kurniawan    •    Rabu, 06 Dec 2017 17:53 WIB
berita kementan
Perlindungan Varietas Harus Untungkan Pemulia & Petani
Diskusi Refleksi 17 Tahun Perlindungan Varietas Tanaman. Foto: Medcom.id/Tri Kurniawan

Malang: Guru Besar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhamad Syukur mendorong pemerintah agar mengharmonisasi peraturan perundangan perlindungan varietas dan pelepasan varietas tanaman. Dengan begitu, menurutnya, mekanisme pengujian varietas tanaman tidak terlalu panjang.
 
Dia mengatakan, tujuan dari perlindungan varietas tanaman sebenarnya untuk meningkatkan gairah kepada pemulia agar selalu berkreasi. Karena itu, perlindungan varietas tidak bisa kalau memberatkan pemulia. Di sisi lain, perlindungan varietas juga mesti menguntungkan petani.
 
“Kesejahteraan petani ujungnya, tapi pemulia jangan sampai kesulitan mendaftarkan,” kata Syukur dalam diskusi bertema Refleksi 17 Tahun Perlindungan Varietas Tanaman di Malang, Jawa Timur, Selasa, 5 Desember 2017, malam.

Diskusi ini dihadiri para pemulia tanaman, pelaku usaha pembenihan, akademisi, dan pejabat pemerintahan. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian mengadakan diskusi ini untuk menampung ide-ide penataan perlindungan varietas tanaman ke depan.

Syukur melanjutkan, perlindungan varietas untuk melindungi produsen, sedangkan pelepasan varietas untuk melindungi konsumen. Kedua hal itu punya mekanisme masing-masing dalam pengujian. Padahal, menurut Syukur, mekanisme perlindungan varietas dan pelepasan varietas bisa diharmonisasi sehingga tidak ada beberapa kali pengujian.
 
“Kalau sekarang kan beberapa kali pengujian. Pengujian substantif, setelah itu uji keunggulan, uji kebenaran, baru dikomersialisasi. Kan jadi panjang rantainya. Kita coba bagaimana kalau diharmonisasi
 
Syukur yakin, kalau peraturan perlindungan varietas dan pelepasan varietas bisa diharmonisasi, memangkas rantai pengujian. “Kalau rantai tidak panjang menjadi tidak mahal, bisa lebih cepat, dan kemudian orientasinya kesejahteraan petani.”
 
Syukur juga mengkritisi soal iuran bagi pemegang sertifikat perlindungan varietas tanaman Rp1,5 juta per bulan. Menurut dia, bagi perorangan dan lembaga penelitian, iuran sebesar itu cukup memberatkan. Dia berharap, pemerintah bisa memfasilitasi masalah ini.
 
“Kalau Rp1,5 juta selama 20 tahun kan lumayan. Apalagi ada tanggal jatuh tempo petani harus membayar, kan lumayan itu. Rp1,5 juta kali 10 sudah 15 juta. Perlu ada mekanisme agar tidak memberatkan petani atau perorangan. Kalau perusahaan saya kira mampu,” ujar Syukur.


(TRK)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA