Indef: Jangan Sampai Holding BUMN Menambah Utang Negara

Desi Angriani    •    Rabu, 06 Dec 2017 19:32 WIB
holding bumn
Indef: Jangan Sampai <i>Holding</i> BUMN Menambah Utang Negara
Gedung BUMN. (ANT/Wahyu Putro).

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian BUMN kembali menyusun pembentukan holding di sektor minyak dan gas bumi (migas) menyusul dibentuknya holding pertambangan. Pembentukan Holding BUMN ini dinilai hanya mempermudah negara dalam meningkatkan rasio pinjaman alias utang.

Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan penyatuan perusahaan akan mempermudah BUMN dalam pencarian modal. Saat ini utang luar negeri Indonesia selama kuartal III-2017 naik 4,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2016 atau menjadi sebesar USD343,1 miliar.

"Jangan sampai holding ini menambah utang pemerintah karena 45 tahun ke depan utang masih jatuh tempo," kata Bhima dalam sebuah diskusi di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Selain itu, anak perusahaan BUMN holding nantinya tidak memiliki pertanggungjawaban kepada negara. Sebab,  kontrol pemerintah hanya kepada induk holding. Hal tersebut tertuang dalam PP Nomor 72 tahun 2016 sebagai dasar pembentukan holding.

Di dalamnya disebutkan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

"PP nomor 27 kontrol pemerintah hanya kepada induk, saya yakin holding dikuasai negara tapi anak usahanya belum tahu," imbuh dia.

Bhima menambahkan pemerintah tak bisa memukul rata skema pengelolaan holding BUMN. Setiap perusahaan pelat merah memiliki strategi bisnis yang berbeda, misalnya PT Inalum tak semestinya menjadi induk holding tambang lantaran membawahi tiga BUMN Tambang lainnya yang berada di sektor hulu.

"Strategi bisnis berbeda, dia disuruh jadi bos orang yang main di hulu jadi enggak nyambung," kata dia.

Bhima pun tak yakin kebijakan holding BUMN dapat merubah kinerja perseroan menjadi lebih baik. Dia menyarankan kebijakan tersebut tak direalisasikan secara terburu-buru. Banyak perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk sehingga akan berdampak ke perusahaan lainnya.

"Jangan digabungkan dengan yang sakit tapi nanti yang lain sakit juga. Empat holding tinggal digabung asetnya jadi Rp88 triliun apa itu akan berubah kinerjanya lebih baik," tutupnya.

Pemerintah resmi membentuk holding di sektor pertambangan dan menjadikan Inalum sebagai induk holding bagi Aneka Tambang, Timah, serta Bukit Asam. Sementara pembentukan perusahaan induk sektor migas direncanakan rampung pada kuartal I-2018.


(SAW)