BI Intensifkan Pengawasan Uang Kertas Asing

   •    Senin, 05 Nov 2018 08:21 WIB
bank indonesia
BI Intensifkan Pengawasan Uang Kertas Asing
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Hong Kong: Beredarnya uang kertas asing (UKA) dalam nominal besar tanpa motif khusus berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, sekaligus memberikan dampak psikologis yang memengaruhi ketidakstabilan kurs.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bank Indonesia telah menerbitkan aturan khusus pada 3 September 2018. Regulasi itu berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan UKA ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

"Tujuannya kita ingin mendata berapa lalu lintas uang asing, tidak hanya tahu jumlahnya, tapi juga motifnya. Jika meningkat, tujuannya untuk apa. Kalau tidak ada underlying-nya, artinya tidak perlu. Itu yang saya sebut unnecessary presure. Adapun dengan PBI ini, kita jadi tahu motifnya, apakah untuk impor, biaya anak sekolah, asuransi kesehatan atau lainnya," ujar Direktur Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Rudy Brando Hutabarat, dalam sosialisasi di Kantor Cabang BNI Hong Kong, Minggu, 4 November 2018.

Data Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengungkapkan adanya peningkatan UKA dolar AS secara eksponensial di ranah global. Hingga 26 September 2018, peredaran UKA dolar AS di luar wilayah 'Negeri Paman Sam' mencapai 70 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 23 persen di antaranya beredar di Asia. "Kalau eksponensial naik porsinya, berarti uang (kertas asing) yang beredar itu banyak. Kondisi saat ini mengindikasikan tingginya pembawaan uang kertas asing ke wilayah kepabeanan Indonesia," ujar Rudy.

Menurutnya, melalui regulasi anyar itu, BI dapat memperoleh informasi terkait dengan motif (underlying) pembawaan UKA. Selama ini belum ada data atau informasi mengenai pembawaan UKA lintas batas. Dengan diterbitkannya PBI, Bank Sentral memiliki instrumen untuk mengendalikan pembawaan UKA ke dalam atau luar daerah pabean Indonesia.

Seperti diketahui, PBI mengatur larangan pembawaan UKA dengan nilai setara atau lebih dari Rp1 miliar oleh orang atau korporasi. Yang bisa membawa ialah badan berizin seperti bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank, yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari BI. Bagi individu atau korporasi yang melanggar, dikenai denda sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara Rp300 juta.

Menurut Rudi, implementasi PBI juga dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, lantaran BI memiliki proyeksi kebutuhan atas kegiatan pembawaan UKA. "Dengan begitu, efektivitas kebijakan moneter akan semakin baik."

Pengaturan pembawaan UKA, kata dia, juga diharmonisasikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam hal ini, BI memperkuat kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Agenda sosialisasi PBI ini mendapat atensi dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong. Tercatat sekitar 200 orang peserta yang hadir. Sebelumnya, BI telah melakukan serangkaian sosialisasi PBI tentang pembawaan UKA di sejumlah daerah dan negeara tetangga, yakni Batam, Padang, Bali, Medan, Singapura, dan Kuala Lumpur. Berdasarkan identifikasi BI, Hong Kong menjadi negara kedua setelah Singapura, yang memiliki kontribusi besar terkait negara asal pembawaan UKA ke Tanah Air. (Media Indonesia)


(AHL)