Peleburan Jabatan BP Batam Dinilai Salah Kaprah

   •    Minggu, 13 Jan 2019 13:28 WIB
bp batam
Peleburan Jabatan BP Batam Dinilai Salah Kaprah
llustrasi. MI/Anwar Gannat Suda.

Jakarta: Kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dikritik sejumlah kalangan. Khususnya terkait kepemimpinan BP Batam yang otomatis akan dijabat wali kota Batam.

Pakar kebijakan publik Danang Girindrawardana menilai peleburan kepemimpinan BP Batam dengan wali kota Batam merupakan kebijakan salah kaprah. Pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free Trade Zone (FTZ) dengan pendekatan supply-side agar menjadi gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

"Mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, apakah relevan jika dikelola oleh wali kota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah," ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu, 13 Januari 2019.

Seharusnya, sambung dia, BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang profesional. Ini lantaran potensi BP Batam yang bisa menjadi garda terdepan dalam kekuatan pintu ekspor Indonesia.

"Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia, bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas. Harusnya kekuatannya lebih diperkuat, bukan malah dibatasi," tegas Danang.

Terlebih tugas untuk menarik dan mengelola investor besar sudah dipegang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti  ini investor bisa pada lari," ketus dia.

Baca juga: Pemerintah Jaga Momentum Investasi di Kawasan BP Batam

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryani S Motik menyebutkan BP Batam dan Pemkot Batam merupakan dua hal berbeda. BP Batam merupakan profesional dari pemerintah pusat, sementara wali kota adalah pemerintah daerah. 

"Wali kota sendiri itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik di dalamnya," beber Suryani.

Padahal, geliat investasi di BP Batam saat ini sudah bagus. Pada 2018, pertumbuhan investasi di Batam terus mengalami peningkatan menjadi empat persen dari posisi dua persen di 2017.

Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik meminta agar pemerintah duduk bersama dengan parlemen untuk mengambil keputusan terkait BP Batam. Apalagi, jelasnya, peleburan kepemimpinan BP Batam melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah yang melarang wali kota merangkap jabatan.

"Kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU," tutup Bowo.


(HUS)