Industri Logam dan Baja Dinilai Belum Siap Hadapi Persaingan Internasional

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 14 Oct 2016 12:25 WIB
berita dpr
Industri Logam dan Baja Dinilai Belum Siap Hadapi Persaingan Internasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana (Foto:Demokrat.or.id)

Metrotvnews.com, Jakarta: Industri logam dan baja nasional dinilai belum mampu menghadapi persaingan perdagangan internasional.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Ia meminta Kementerian Perindustrian membuat persiapan matang agar kedua industri tersebut siap menghadapi persaingan perdagangan internasional. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan enam surat terkait perjanjian perdagangan internasional.

"Pemerintah perlu mempersiapkan. Pemerintah harus menyiapkan road map industri baja, industri logam," ujar Azam, dikutip dari laman DPR, Jumat (14/10/2016).

Komisi VI DPR juga telah meminta masukan dari  Asosiasi Industri Mesin Perkakas Indonesia (ASIMPI) terkait rencana perjanjian perdagangan internasional tersebut. Setelah berdialog dengan Ketua Umum ASIMPI Rudy Andriyan, Azam menyatakan ASIMPI tidak bisa berbuat banyak ketika industri logam nasional tidak tumbuh.

Karena jalannya perindustrian mesin perkakas bergantung dari ketersediaan logam nasional. "Industri ASIMPI tidak bisa berbuat apa-apa mana kala industri logam kita tidak tumbuh," katanya.

Lebih lanjut, Azam menjelaskan kebijakan industri logam ada di tangan pemerintah. Regulasi dan kesempatan berusaha ditentukan oleh Kemenperin. Terlebih lagi  peta kerja dan rencana strategis perindustrian nasional menjadi kewenangan pemerintah. Industri logam menjadi kunci pertumbuhan industri mesin perkakas.

"Pemerintah bertanggung jawab menciptakan tumbuh industri logam di Indonesia. Industri logam itu hulu, induk dari segala industri," jelas politikus Demokrat itu.

Komisi VI menargetkan, Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar saja, tapi harus memiliki visi menjadi produsen. Dengan menjadi produsen akan meningkatkan perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan kita hanya menjadi demand saja, menjadi pasar, kita harus menjadi produsen," ucapnya.

DPR, lanjut Azman bertanggung jawab mempertanyakan tentang kebijakan di Kemenperin sejauh mana mengembangkan industri-industri logam. Azam mengatakan Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara agraris saja.

"Tapi juga harus memiliki pendapatan negara di bidang Industri," tutupnya.


(ROS)