Pemerintah dan Otoritas Masih Bungkam soal Penyelesaian AJB Bumiputera

Suci Sedya Utami    •    Senin, 19 Feb 2018 19:23 WIB
Pemerintah dan Otoritas Masih Bungkam soal Penyelesaian AJB Bumiputera
AJB Bumiputera (MI/Atet).

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution kembali memanggil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Senin, 19 Februari 2018. Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu Wimboh juga mendatangi Darmin.

Wimboh dipanggil terkait Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang mengalami masalah keuangan atau gagal bayar. Pemanggilan Wimboh kali ini disertai juga kehadiran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Usai pertemuan, Wimboh masih bungkam mengenai permasalahan yang dihadapi AJBB, sama seperti pekan lalu ketika ditanya usai pertemuan dengan Darmin.

Tak hanya Wimboh yang masih tutup mulut, Darmin pun demikian. Pemerintah dan otoritas masih mencari cara untuk menyelesaikan permasahan AJBB. Termasuk opsi untuk melibatkan BUMN untuk memberikan suntikan modal. "Belum tahu (akan melibatkan BUMN) nanti saja, belum waktunya dijelaskan," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, AJB Bumiputera mengalami permasalahan keuangan sehingga kesulitan untuk membayar polis asuransi nasabah. Dalam menyehatkan AJB Bumiputera, OJK membentuk pengelola statuter untuk mengambil alih kegiatan bisnis perseroan. Dalam program penyehatan atau restrukturisasi tersebut, pengelola statuter mendatangkan investor PT Evergreen Invesco Tbk dengan suntikan modal Rp2 triliun untuk kemudaian mendirikan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJ Bumiputera).

PT AJ Bumiputera ini ditugaskan mengambil bisnis penjualan polis baru, sementara AJB Bumiputera berhenti menerima polis baru dan hanya diperkenankan membayar polis lama (Run Off). Selama restrukturisasi itu, PT AJ Bumiputera wajib menyetorkan 40 persen laba bersihnya kepada AJB Bumiputera sebagai pembayaran atas penggunaan intangible aset AJB Bumiputera yang dipakai PT AJ Bumiputera.

Namun baru setahun berjalan, kemitraan tersebut dibatalkan. AJB Bumiputera telah menandatangani akte pembatalan perjanjian dengan Evergreen pada 10 Januari 2018 lalu. Dengan pembatalan ini, AJB Bumiputera wajib mengembalikan suntikan modal yang baru dialirkan Rp536 miliar. Ternyata AJB Bumiputera berkewajiban mengembalikan Rp436 miliar. Hal ini dikarenakan Rp100 miliar sebelumnya telah digunakan untuk pembentukan perusahaan baru yang tetap dikempit sepenuhnya oleh Evergreen.


 
(SAW)