Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan Bea Masuk di AS

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 07 Mar 2018 20:27 WIB
Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan Bea Masuk di AS
Menperin Airlangga Hartarto. ANT/Wahyu Putro.

Jakarta: Pemerintah sedang mengantisipasi kebijakan Amerika Srrikat (AS) yang mengenakan bea masuk pada produk baja dan alumunium dari Tiongkok. Akibat kebijakan ini, dikhawatikan Tiongkok akan mencari pasar ekspor baru, yang salah satu paling potensial adalah Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyiapkan skema agar produk Tiongkok itu tak membanjiri pasar Indonesia. Bahkan salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah adalah meniru kebijakan AS.

"Tentu (Tiongkok) cari alternatif pasar dan alternatif pasar tentunya bisa Indonesia salah satunya. Nah kita siapkan seperti Trump saja, safety atau BMAD," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.

BMAD merupakan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk tersebut. BMAD adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor, di mana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya atau harga pasar domestik.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan pihaknya akan mewaspadai dampak kebijakan AS tersebut. Apalagi pemerintah AS memutuskan pengenaan bea masuk baja sebesar 25 persen sedangkan aluminium sebesar 10 persen.

"Dengan antidumping dan segala macam. Jadi artinya kita harus waspada, karena ingat ini bagian dari deregulasi dari paket kebijakan yang kami keluarkan itu post border kan. Ini menuntut kami di Kemendag harus lebih hati-hati lagi," kata Enggar. 

Menurut Enggar, dampak langsung dari masuknya impor baja dan alumunium asal Tiongkok tidak begitu besar bagi Indonesia. Namun yang perlu dicermati adalah banjirnya produk Tiongkok serta berubahnya tatanan ekonomi dunia karena kebijakan AS tersebut.

"Tapi ini kan sekali lagi ibarat buah simalakama. Kalau saya kenakan biaya di sini industri hilir protes, kita tidak kenakan industri hulu yang protes. Makanya kita kirimkan surat ke Kemenperin, agar mereka yang merekomendasikan karena itu kan di bawah Kemenperin," pungkasnya.



(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

4 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA