Upaya Pemerintah Mengurangi Ketimpangan Wilayah Timur Indonesia

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 11 May 2018 17:52 WIB
kesenjangan sosialbappenas
Upaya Pemerintah Mengurangi Ketimpangan Wilayah Timur Indonesia
Ilustrasi. (Foto: Antara/Hafidz).

Jakarta: Ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Indikasi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan intensif mengedepankan pembangunan Indonesia dari timur sesuai agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal.

Dia menjelaskan tujuannya agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, khususnya untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam.

"Sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, kawasan timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Bambang, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Mei 2018.

Baca: Tantangan Terberat Indonesia, Menghadapi Ketimpangan

Sebagai upaya konkret mengatasi disparitas regional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengundang masyarakat luas, baik mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta dalam ajang Call for Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan call for papers diharapkan bisa memberi solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah.

"Kami percaya, banyak sekali gagasan inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia. Maka dari itu, kami ingin mengundang para ahli, akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan gagasan dan terobosan baru yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujar Rudy.

IDF 2018 merupakan upaya bersama yang digagas Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI), d‎engan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan yang berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta, untuk mengurangi disparitas regional.

IDF 2018 akan dilaksanakan pada 10-11 Juli 2018 akan dihadiri para pimpinan lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. ‎IDF 2018 bertujuan untuk mendorong dialog terbuka mengenai penelitian dan bukti terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan untuk mengatasinya.

"Lalu menggali pendapat dan wawasan para ahli dan praktisi, menyoroti praktik-praktik pembangunan yang berhasil dari Indonesia dan dunia internasional, serta menampilkan pendekatan baru dan inovatif untuk mengatasi tantangan pembangunan," tukas Rudy‎.

 


(AHL)


Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

Struktur BP Batam Dipastikan Tidak Berubah

10 hours Ago

Struktur organisasi dari BP Batam dipastikan tidak berubah meski figur pemimpin dalam organisas…

BERITA LAINNYA