Pemerintah Kaji Pengurangan Bea Keluar Ekspor Mineral

Anshar Dwi Wibowo    •    Jumat, 16 May 2014 15:39 WIB
ekspor minerba
Pemerintah Kaji Pengurangan Bea Keluar Ekspor Mineral
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi/MI/ADAM DWI.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah merespons keluhan kalangan pengusaha pertambangan. Saat ini pemerintah tengah mengkaji pengurangan bea keluar (BK) ekspor mineral. Pembahasannya sudah dilakukan lintas kementerian.

"Sedang dilakukan pembahasan mengenai BK-nya. Dunia usaha masih merasa berat dengan BK 25 persen. Sudah ditanggapi dengan pertemuan interdep," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi di Kementerian Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Bachrul mengungkapkan, pemerintah mewacanakan akan mengenakan BK 5 persen sampai 10 persen. Besaran BK ini turun signifikan dari ketentuan Kementerian Keuangan per 12 Januari lalu: 20-60 persen sampai tahun 2017.

BK berlaku progresif. Perusahaan yang mengekspor mineral olahan dengan kadar minimun, BK-nya besar. Sebaliknya, perushaan tambang yang melakukan ekpor dengan kadar pemurnian tinggi juga mendapat insentif. Polanya, semakin mendekati produk hilir maka BK yang dikenakan semakin kecil.

"Ada pemikiran para pengusaha wacananya ada jaminan. Di satu sisi jaminan membangun smelter, tapi BK-nya juga. Kisaran jaminannya (membangun smelter) 5 persen. BK-nya dapat turun 5-10 persen, wacanannya," kata Bachrul.

Hingga saat ini, Kementerian Perdagangan mencatat 80 perusahaan sudah terdaftar sebagai eksportir terdaftar (ET). Dari jumlah itu, sebanyak 48 perusahaan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sisanya dari Kementerian Perindustrian. "Enam (ET) untuk produk pengolahan, di antaranya Freeport dan Newmont," kata Bachrul.


(DOR)