BNI Utamakan Restrukturisasi Dini Cegah Kredit Macet

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 15 Jun 2017 08:00 WIB
bni
BNI Utamakan Restrukturisasi Dini Cegah Kredit Macet
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI memastikan penanganan kredit bermasalah akan dilakukan sebelum terjadinya kredit macet. Perseroan akan mengandalkan restrukturisasi dini untuk kredit yang dianggap akan mengalami kesulitan.

Corporate Secretary Ryan Kiryanto mengatakan, pihaknya akan melakukan deteksi dini untuk mencegah kredit macet. Harapannya adalah ketika debitur mengalami masalah maka tidak langsung berpengaruh kepada rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

"Itu namanya restrukturisasi tingkat dini. Kembali jangan sampai menunggu debitur itu sudah batuk parah baru kita kasih obat, itu kurang tepat," ujar dia, di Kantor Pusat BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 14 Juni 2017.

Dirinya menambahkan, BNI juga memanfaatkan relaksasi restrukturisasi kredit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun relaksasi itu tak langsung membuat BNI lepas tangan untuk mengantisipasi nasabah yang akan mengalami kesulitan pelunasan kredit.

"Sesungguhnya yang paling bagus adalah terlepas dari adanya POJK tadi tetap harusnya posisi debitur itu dikondisikan di kondisi yang riil. Sehingga bukan sehat karena doping tapi sehat yang sesehat-sehatnya," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menilai, kalaupun aturan OJK itu dicabut maka tak akan berdampak signifikan kepada penanganan kredit bermasalah di BNI. Pasalnya restrukturisasi kredit tak hanya dilakukan untuk kredit macet tapi sudah dilakukan sejak ada tanda-tanda kredit macet.

Sekadar diketahui, aturan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan sendiri diatur dalam peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.

Aturan yang berlaku pertengahan 2015 lalu akan berakhir pada Agustus 2017. Namun OJK menilai jika kondisi sudah dianggap normal maka aturan tersebut bisa dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.


(ABD)