Menteri Bambang: Ada Empat Faktor Utama Pendorong Ketimpangan

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 10 Aug 2017 11:45 WIB
kesenjangan sosial
Menteri Bambang: Ada Empat Faktor Utama Pendorong Ketimpangan
Ilustrasi. (FOTO: MI/IMMANUEL ANTONIUS )

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah saat ini tengah fokus mengurangi ketimpangan, baik ketimpangan antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fokus ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Upaya mengurangi ketimpangan tersebut tersebut telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan untuk menurun dari 0,408 di 2015 menjadi 0,36 di tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tersebut," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam siaran persnya, Kamis 10 Agustus 2017.

Bambang menjelaskan, secara umum ada empat faktor utama yang mendorong ketimpangan pada generasi sekarang dan masa depan. Pertama, ketimpangan peluang sejak awal kehidupan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

"Kedua, pekerjaan yang tidak merata. Ketiga, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang. Keempat, ketahanan ekonomi yang rendah," tutur dia.

Kepemilikan aset, menurut dia, dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi ketimpangan. Tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya.

Lebih jauh lagi, bilang dia, tanpa aset yang memadai, keluarga rentan tidak dapat berinvestasi yang cukup untuk masa depan anak-anak mereka. "Hal demikian akan berulang terus menerus dalam suatu siklus dan menjadi lingkaran setan atau vicious circle," tuturnya.

Dia mengatakan, tidak seperti negara Asia lainnya, ketimpangan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Di 2014, Indonesia dapat menurunkan gini rasio. Gini koefisien untuk Maret 2017 menjadi 0,393 atau turun dari 0,408 pada 2015. Penurunan Gini Rasio terjadi karena adanya pengurangan proporsi konsumsi per kapita pada desil paling atas.

Sementara, kelompok menengah dan terbawah mulai mengalami kenaikan. Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk antar pulau, kata Bambang, didominasi pulau Jawa. Sedangkan wilayah Timur Indonesia, hanya segelintir penduduk yang laju pertumbuhan pengeluarannya di atas rata-rata wilayahnya.

Dalam menangani persoalan ketimpangan yang kian kompleks, dia menyebutkan, pendekatan one size fits all tidak lagi relevan untuk diterapkan. Penyesuaian pendekatan dan program harus dilakukan.

Pengembangan kebijakan dan pemanfataan program-program pembangunan berbasis bukti pengetahuan dan riset yang berkualitas akan mendorong tercapainya dampak maksimal usaha penurunan ketimpangan.

 


(AHL)