November 2018 Inflasi 0,27%

Ilham wibowo    •    Senin, 03 Dec 2018 11:26 WIB
inflasibps
November 2018 Inflasi 0,27%
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks harga konsumen (IHK) pada November 2018 yang mengalami inflasi 0,27 persen. Nilai ini menandakan perkembangan harga secara nasional mengalami kenaikan.

"Telah kita lihat perkembangan harga November 2018 secara umum menunjukkan ada kenaikan, berdasarkan hasil pemantauan di 82 kota terjadi inflasi 0,27 persen," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 3 Desember 2018.

Pria yang kerap disapa Kecuk ini memaparkan inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) Januari-November 2018 tercatat 2,50 persen. Sedangkan inflasi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) November 2017 ke November 2018 sebesar 3,23 persen.

"Angka inflasi masih terkendali karena masih di bawah 3,5 persen dari batas target inflasi, barang pada November ini tidak biasa dan sedikit lebih rendah dari inflasi Oktober sebesar 0,28 persen," ujarnya.

Berdasarkan pemantauan di 82 kota IHK tersebut, sebanyak 70 kota mengalami inflasi. Sementara sebanyak 12 kota lainnnya mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi dialami di Merauke sebesar 2,05 persen, sedangkan terendah yaitu Balikpapan  sebesar 0,01 persen. Sementara untuk deflasi tertinggi ‎terjadi di Medan sebesar 0,64 persen dan deflasi terendah di Pematang Siantar dan Pangkal Pinang sebesar 0,01 persen.

Suhariyanto menyimpulkan perkembangan harga selama November 2018 masih terkendali karena masih jauh di bawah target maksimal inflasi pemerintah di level 3,5 persen. Meski demikian, dia tetap mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap gejolak harga yang terjadi di sisa tahun ini.

"Kita berharap satu bulan lagi hingga akhir tahun inflasi menjadi terkendali dan tetap di bawah sasaran yang telah ditetapkan," pungkas Suhariyanto.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA