Penutupan Impor Jagung Rugikan Pemerintah

Andhika Prasetyo    •    Minggu, 04 Nov 2018 12:10 WIB
jagung
Penutupan Impor Jagung Rugikan Pemerintah
Illustrasi. MI/ANGGA YUNIAR.

Jakarta: Pemerintah, melalui Rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, akhirnya memutuskan membuka keran impor jagung untuk pakan ternak sebesar 100 ribu ton sampai akhir tahun.

Langkah tersebut diambil tidak lain karena minimnya persediaan jagung di lapangan yang kemudian membuat harga komoditas tersebut meroket. Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 58 Tahun 2018, harga acuan jagung dengan kadar air 15 persen di tingkat pabrik Rp4.000 per kg. Namun, pada kenyataannya saat ini, harga jagung melebihi Rp5.000 per kg.

Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menilai menipisnya persediaan dan melonjaknya harga jagung merupakan murni kesalahan Kementerian Pertanian. Tanpa berdasarkan data yang valid, Kementan mengklaim produksi jagung mencapai 30 juta ton. Jauh dari kebutuhan produksi yang hanya 15,5 juta ton, baik untuk keperluan pangan atau pakan. Artinya, ada surplus mencapai 13,5 juta ton dari klaim yang disebar Kementan.

Klaim tersebut jelas sangat mengejutkan lantaran, pada 2015, pemerintah masih harus mengimpor lebih dari 3 juta ton untuk keperluan pakan ternak. Angka impor terus turun menjadi 1,3 juta ton pada 2016 dan 0,7 juta ton di 2017.

Pada awal tahun ini, Kementan pun dengan nekad dan begitu percaya diri memutuskan untuk menutup impor jagung untuk pakan. Kebijakan itu, lanjut Yeka, berimbas kemana-mana. Ketika impor jagung untuk pakan ditutup, bukan berarti industri pakan menyerap hasil jagung dalam negeri, mereka beralih ke gandum.

"Jika produksi jagung di dalam negeri surplus, secara logika harusnya industri pakan menyerap jagung petani. Tapi itu tidak terjadi. Industri tetap memenuhi kebutuhan dari luar negeri berupa gandum," ujar Yeka kepada Media Indonesia, Minggu, 4 November 2018.      

Impor gandum untuk pangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut United States Department of Agriculture (USDA), impor gandum Indonesia untuk pakan periode Juli 2016-Juli 2017 sebesar, 1,8 juta ton. Kembali naik di periode Juli 2017-Juli 2018 menjadi 3,2 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, sama seperti pada kasus beras, klaim sepihak tidak berdasar Kementan lagi-lagi menyulitkan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Bukannya mendapatkan keuntungan dari keputusan menutup impor jagung, pemerintah disinyalir malah mengalami kerugian dari sisi devisa.

Tercatat, rata-rata harga gandum impor saat ini sekitar Rp4.800 per kg, lebih mahal dari jagung impor yang hanya berkisar Rp3.600 per kg. Dengan demikian, ada selisih harga Rp1.200 dari setiap kg gandum yang diimpor yang kemudian dikalikan total impor 3,2 juta ton.

"Harapan pemerintah akan ada penghematan devisa dari penurunan impor jagung. Tetapi, untuk 2016 saja, Indonesian sudah alami kerugian. Dengan menurunkan impor jagung kala itu, pemerintah memang mengamankan USD 448,3 juta. Namun, biaya yang dikeluarkan untuk mengimpor gandum sampai USD 479,5 juta. Jadi malah terkuras lebih banyak," jelasnya.

 


(SAW)