Fintech Ilegal Ibarat Rumput yang Dipotong

Desi Angriani    •    Jumat, 09 Nov 2018 20:11 WIB
fintech
Fintech Ilegal Ibarat Rumput yang Dipotong
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Menjamurnya bisnis financial technology (fintech) di Tanah Air sulit dibendung dan diawasi. Pasalnya, layanan pinjam meminjam online ini ibarat rumput yang dipotong.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Sunu Widyatmoko mengungkapkan ketika  regulator menghentikan fintech tak berizin ini mereka akan tumbuh kembali menggunakan nama yang berbeda.

"Itu seperti rumput, kalau dipotong nanti tumbuh lagi. Sulit untuk dihentikan," katanya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Menurutnya, kehadiran fintech ilegal tak terlepas dari pembiaran oleh pihak perbankan maupun payment gateway. Jika perbankan memberikan prosedur kerja sama yang ketat maka pertumbuhan fintech tak berizin dapat dihentikan.

"Nah ini PR untuk semua perbankan kita agar tidak dituduh menjamurkan pinjaman online. Saya tidak tahu apakah ada skenario tersendiri mencoba menjelekkan dunia fintech dengan cara seperti ini," beber Sunu.

Setali tiga uang, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan meski OJK bersama Satgas Waspada Investasi telah membekukan peminjaman online ilegal. Mereka tetap tumbuh menggunakan nama baru.

"Sudah 400 fintech ilegal yang dihentikan tapi mereka tetap tumbuh," ujar Sekar kepada Medcom.id.

Karenanya, Sekar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi ini. Masyarakat disarankan hanya menggunakan jasa P2P lending yang sudah terdaftar secara resmi di OJK karena minim risiko.

Di samping itu, OJK juga menyediakan layanan interaksi dengan nomor call center 157 bagi nasabah yang ingin mengecek status legal sebuah fintech. Masyarakat pun bisa mengaksesnya secara langsung melalui website OJK.

"Kami mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih jasa peminjaman online. Bisa langsung telepon ke OJK atau lihat di website OJK," beber dia.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), sedikitnya 235 perusahaan fintech sudah beroperasi di Tanah Air pada 2017. Sebanyak 39 persen bermain di subsektor sistem pembayaran, 32 persen pelaku usaha dari subsektor pinjaman langsung atau Peer to Peer (P2P) Lending. Sisanya sebanyak 11 persen berasal dari subsektor market provisioning, 11 persen dari manajemen investasi, empat persen dari insurtech, dan dari equity capital rising sebanyak tiga persen.

Dari jumlah itu, tak sedikit yang berstatus ilegal atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Teranyar, baru 34 fintech yang tercatat resmi di BI dan 73 platform tercatat resmi di OJK.

Untuk jumlah perusahaan fintech P2P lending yang berizin mencapai 73 perusahaan pada September 2018. Sebanyak 40 perusahaan tengah mendaftar dan 38 perusahaan lainnya baru menyatakan minat.

Sementara total nilai transaksi di pasar fintech mencapai USD18,65 miliar pada 2017 berdasarkan data BI. Jika dihitung dengan kurs Rp14.400 per USD, maka nilainya sekitar Rp268,56 triliun. Pun jumlah pengguna, termasuk peminjam dari fintech sudah menembus lebih dari 30 juta orang.


(AHL)