Membangkitkan Ekonomi Desa via Padat Karya Tunai

Ade Hapsari Lestarini    •    Kamis, 15 Feb 2018 11:30 WIB
dana desaPadat Karya
Membangkitkan Ekonomi Desa via Padat Karya Tunai
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo. (FOTO: dok Kemendes PDTT)

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo telah meninjau proses pengerukan Sungai Wai Hatukau di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu, 14 Februari 2018. Pengerukan sungai ini menggunakan anggaran dana desa dengan sistem padat karya (cash for work).

Presiden Joko Widodo mengatakan, hingga saat ini baru dua kementerian yang telah melaksanakan program padat karya yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian PUPR.

Ia meyakinkan bahwa program yang bertujuan memberikan pendapatan lebih kepada masyarakat tersebut akan terus berjalan disusul oleh kementerian/lembaga lainnya.

"Ini (pengerukan) padat karya tunai di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yang jalan sekarang baru dua, Kementerian PU dan Kementerian Desa, nanti kementerian lain menyusul," ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Februari 2018.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pengerukan sungai di Desa Batu Merah dilakukan berdasarkan kesepakatan warga, untuk mengantisipasi pendangkalan. Pengerukan sengaja dilakukan dengan memberdayakan warga setempat untuk membangkitkan ekonomi desa.

"Pak Presiden minta masyarakat yang bekerja untuk dipastikan dibayar," ujarnya.

Baca: Presiden Tinjau Padat Karya Tunai di Ambon

Ia mengapresiasi Kota Ambon yang menjadi salah satu daerah yang pertama melakukan pencairan dana desa tahap pertama. Dengan begitu, program padat karya dapat dengan diterapkan sehingga warga segera mendapatkan pekerjaan.

Penyaluran dana desa tahun ini lanjutnya, dilakukan melalui tiga tahap yakni Januari, Maret, dan Juli, berbeda dengan tahun lalu (2017) yang disalurkan dua kali yakni Maret dan Agustus. Selain itu proses pengawasan juga diperketat dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

"Tahun lalu kita baru mulai pencairan Maret, sekarang beda. Januari sudah bisa pencairan supaya tidak ada jeda," jelasnya.

Soal pengawasan, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengaku telah rutin melakukan evaluasi proyek dana desa per tiga bulan sekali. Ia juga aktif melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa untuk memastikan program dana desa dilaksanakan dengan baik.

"Setiap tiga bulan kita evaluasi. Ini (padat karya) bukan pertama dilakukan kalau di Ambon ini. Tapi karena bertepatan dengan musim hujan, kita siapkan antisipasi meluapnya sungai dalam bentuk partisipasi masyarakat seperti ini," ujarnya.

Adapun dalam kunjungan tersebut Menteri Eko juga memberikan bantuan dana untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seperti BUMDes Hative Kecil, Desa Rumah Tiga, dan Desa Batu Merah dengan total Rp750 juta untuk 15 BUMDes. Masing-masing BUMDes mendapatkan Rp50 juta.

Selain itu Menteri Eko juga memberikan bantuan usaha untuk 15 Kelompok Usaha Ekonomi dengan total Rp600 juta, dengan masing-masing mendapatkan Rp30 juta.

 


(AHL)