Pemkab Belitung Timur Hapus Zona Tambang Laut

   •    Minggu, 07 Jan 2018 22:10 WIB
Pemkab Belitung Timur Hapus Zona Tambang Laut
Illustrasi. ANT/Muhamad Nasrun.

Manggar: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghapus zona tambang laut dan tidak memasukkannya ke dalam draf peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

"Kami tetap tidak mengajukan zonasi tambang laut, tetap konsisten seperti yang kami ajukan dalam draf sebelumnya," kata Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza di Manggar dikutip dari Antara, Minggu, 7 Januari 2018.

Ia mengatakan, proses pembuatan Perda RZWP3K masih melalui proses panjang dan sekarang baru draf dari eksekutif untuk kemudian dibahas di DPRD Provinsi Babel.

"Prolegda mungkin sudah ada, nanti baru dibentuk Panja atau Pansus. Makanya mudah-mudahan yang duduk dalam pansus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat luas," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Belitung Timur Sarjono mengatakan pihaknya bersama dinas terkait lainnya tetap konsisten untuk tidak mengusulkan wilayah penambangan laut.

"Dari awal kami sudah memiliki komitmen tidak akan mengusulkan wilayah pertambangan, karena ingin memanfaatkan wilayah laut sebagai wilayah penangkapan, wilayah budi daya dan konservasi," katanya.

Ia mengatakan, zona tambang laut yang ada overlapping dengan zona perikanan tangkap dan zona pariwisata sehingga aktivitas tambang laut tersebut dapat membunuh dua sektor tersebut, yaitu sektor perikanan dan pariwisata. Selain itu, kata dia, zona tambang laut dan keberadaan kapal isap produksi (KIP) telah membuat resah dan berpotensi menciptakan konflik dan merugikan masyarakat sekitarnya.

"Zona tambang laut juga bersinggungan dengan taman wisata perairan (TWP) gugusan Pulau Momparang dan laut sekitarnya. Keberadaan zona tambang laut tersebut berpotensi merusak TWP tersebut dengan berbagai keanekaragaman organisme bawah lautnya," pungkas dia.

(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA