Optimalkan Implementasi SNKI, Pemerintah Bentuk Tujuh Pokja

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 07 Apr 2017 14:39 WIB
inklusi keuangan
Optimalkan Implementasi SNKI, Pemerintah Bentuk Tujuh Pokja
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Guna mengoptimalkan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI), Pemerintah akan membentuk kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam rakor SNKI mengatakan Pemerintah akan terus mengoptimalkan implementasi dari SNIK. Oleh karenanya perlu disusun mekanisme dan tata kerja yang baik, sekaligus membentuk tim yang fokus bertanggungjawab pada pelaksanaan SNKI.

"Banyak sekali kementerian lembaganya, maka dia dibagi dalam banyak Pokja," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 7 April 2017.

Pemerintah menyiapkan tujuh Pokja yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini, antara lain Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen; Pokja Kebijakan dan Regulasi; serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.

Baca: 2017, BI-OJK Bidik Inklusi Keuangan Capai 75%

Dirinya mengimbau, tim Pokja yang dibentuk ini dapat menyiapkan strategi kebijakan yang efektif, serta mencegah adanya regulasi yang justru menghambat tercapainya target SNKI.

Nantinya Pokja akan diatur dalam regulasi berupa Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat. Selain itu ada juga Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja.

"Kita kembangkan kelengkapan aturan yang diperlukan dalam tata kerja kami," ujar dia.

Rapat juga membahas tentang target indikator SNKI. Baik tentang sasaran dan indikator keuangan inklusif sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2016, maupun tentang proyeksi Index Keuangan Inklusif Global Findex (World Bank).

Baca: Darmin: Inklusi Keuangan Dimulai dari Sertifikasi Tanah

Selain itu, ada pula pembahasan mengenai beberapa kegiatan keuangan inklusif. Menurut Darmin, salah satu bagian dari program SNKI yang menjadi prioritas pemerintah adalah Sertifikasi Aset Rakyat.

"Alasan menggunakan terminologi Sertifikasi Aset Rakyat adalah karena ini bukan hanya soal tanah, tetapi kita juga akan menjangkau peternak, nelayan, dan lain-lain," jelas dia.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait termasuk dari BI dan OJK.

 


(AHL)