Agustus 2017, Perpres Bank Tanah Ditargetkan Terbit

   •    Selasa, 16 May 2017 19:11 WIB
sertifikat tanah gratisbank tanah
Agustus 2017, Perpres Bank Tanah Ditargetkan Terbit
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berharap Peraturan Presiden mengenai pembentukan badan pengelola Bank Tanah dapat terbit pada Agustus 2017.

Tenaga Ahli Menteri ATR Himawan Arif Sugoto dalam diskusi mengatakan rancangan akhir aturan tersebut akan dibahas di tingkat Menteri pada akhir Mei 2017 dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Kami harapkan tiga bulan setelah disampaikan ke Menko (dapat diterbitkan). Nantinya, badan pengelola bank tanah akan menjadi land keeper, land purchaser, dan land distributor. Tata kelolanya adalah badan layanan umum," kata dia, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa 16 Mei 2017.

Baca: Bank Tanah Ditargetkan Bisa Berjalan di 2017

Nantinya Bank Tanah tersebut akan berbentuk seperti Badan Layanan Umum (BLU). Setelah resmi beroperasi, Bank Tanah akan menginventarisir sumber lahan di Indonesia yang dapat dijadikan aset bank tanah. Aset Bank Tanah dapat berasal dari hasil akuisisi, maupun menghimpun dari aset milik pemerintah.

"Potensi aset tanah belum kita ukur tapi sumber-sumber sudah tahu, baik itu tanah akuisisi dari yang ada di tanah itu sendiri bisa juga dari pemerintah. Menteri ATR memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah-tanah terlantar atau idle menjadi tanah yang dikuasa," tambahnya.

Kementerian ATR mengharapkan Bank Tanah dapat menciptakan keadilan kepemilikan tanah bagi masyarakat. Pasalnya, kepemilikan tanah kerap dikuasai oleh satu orang atau badan dalam jumlah lahan yang besar.

Baca: Bank Tanah Jadi Solusi Atasi Tingginya Harga Lahan

"Potensinya itu sebenarnya sangatlah besar. Nanti itu bisa maksimalkan peran itu sebanyak mungkin untuk menciptakan keadilan," tegasnya.

Himawan mengatakan Bank Tanah juga dapat memberikan pengelolaan tanah kepada swasta yang memiliki Hak Guna Bangun (HGB) hingga Hak Guna Usaha (HGU). Tanah tersebut dapat dibangun berbagai fasilitas, namun fasilitas tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kementerian ATR.

"Untuk tata kelolanya nanti kita bisa manfaatkan tanah-tanah yang juga nanti kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga diberikan hak pakai," ujarnya.


(AHL)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA