PII Siapkan Proyek KPBU RS Dharmais Senilai Rp2 Triliun

   •    Kamis, 30 Aug 2018 11:00 WIB
proyek rumah sakitpenjaminan infrastruktur indonesia
PII Siapkan Proyek KPBU RS Dharmais Senilai Rp2 Triliun
Rumah sakit Dharmais. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta: Proyek pembangunan Tower 2 Rumah Sakit Kanker Dhramais dan alat terapi kanker senilai Rp2 triliun dipastikan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pola ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Kementerian Keuangan pun telah menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan penyiapan dan mendampingi proses lelang.
 
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan dalam proyek ini pihaknya ditugaskan melakukan penyiapan, penyusunan kajian pra studi kelayakan dan pendampingan transaksi. Pada proses pendanaannya akan dibiayai oleh Kementerian Keuangan RI.
 
“Penugasan secara resmi diteken 27 Juli 2018 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman," kata Armand usai serah terima perjanjian penugasan dan perjanjian pelaksanaan fasilitsa penyiapan  dan pendampaingan transaksi RS Kanker Dharmais, Rabu, 29 Agustus 2018.
 
Armand mengatakan sebelumnya PT PII juga mendapatkan penugasan untuk melakukan penyiapan dan pendampingan transaksi dalam proyek KPBU Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatera dan Jalan Nasional Riau serta Kereta Api Makassar-Parepare.
 
Namun, Proyek KPBU RS Dharmais merupakan tantangan sekaligus terobosan. Proyek pembangunan Tower 2 Rumah Sakit Kanker Dharmais merupakan yang pertama di Indonesia menggunakan skema KPBU-AP di sektor kesehatan.
 
Menurut Armand, proyek RS Kanker Dharmais dengan skema KPBU merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani dan mensinergikan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam bidang kesehatan.
 
Skema KPBU-AP membuktikan komitmen Pemerintah dalam memberikan kualitas layanan terbaik dalam penanganan penyakit kanker di Indonesia.
 
"Insyaallah proyek ini berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Kami akan mengkaji dan me-review sehingga proyek ini bisa diminati oleh swasta. Insyaallah RS Dharmais akan menjadi RS ketiga di dunia yang menggunakan teknologi Proton Beam Therapy setelah Korea dan Jepang," ujarnya.

Baca: PII Tawarkan Proyek Infrastruktur Senilai Rp4,75 Triliun

Dia menambahkan, meskipun menggunakan skema KPBU AP atau ketersediaan layanan namun untuk penanganan medis tetap dilakukan oleh tenaga medis pemerintah. Pihak swasta nantinya memberikan pelayanan selain tindakan medis.
 
“Seperti pembangunan gedung, sistem, perawatan peralatan, sampai kebersihan rumah sakit akan diserahkan kepada swasta. Ada standar pelayanan yang harus dipenuhi sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Kemudian, setelah habis masa konsensi selama 15 tahun aset menjadi milik pemerintah,” ungkapnya.
 
Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo, mengatakan nilai proyek awalnya Rp650 miliar namun melonjak karena direncanakan RS Dharmais akan memakai alat terapi kanker termutahir yakni Proton Beam Therapy. Alat ini diyakini paling presisi dalam meningkatkan kesehatan penderita kanker dengan dampak negatif yang kecil. "Alat ini juga dipercaya aman digunakan untuk anak-anak," jelasnya.
 
Dia mengatakan, proyek senilai Rp2 triliun ini akan menggunakan KPBU-AP. Ini merupakan proyek terobosan namun dijalankan dengan analisis yang kuat. Diharapkan, kedepannya proyek ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang unggul di Asia Tenggara dalam penangangan kanker. "Manfaatnya dapat dirasakan dalam 2 sampai 3 tahun kedepan. Kami berharap Indonesia menjadi negara yang maju dalam penanganan kanker di dunia," harapnya.
 
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Freddy Saragih mengatakan pembangunan dan pengembangan melalui skema KPBU ini sangat besar keuntungannya. Selain keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang meliputi seluruh umur proyek, juga lebih mendorong kepastian penyelesaian proyek yang lebih cepat karena swasta baru akan menerima pembayaran dari pemerintah.
 
"Seperti pembangunan jembatan. Jika menggunakan skema APBN, ada kerusakan sedikit harus menggunakan revisi anggaran kalau tidak dianggarkan. Sedangkan dengan menggunakan Skema KPBU, ada kerusakan langsung ditalangi pihak swasta," kata Freddy.
 
Begitu juga mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dengan menggunakan skema KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha. Sedangkan melalui skema APBN risiko ditanggung oleh pemerintah, termasuk resiko keterlambatan. "Jadi melalui skema KPBU ini, pemerintah daerah akan dibebaskan dari resiko hutang maupun resiko kemungkinan terjadinya kegagalan," kata Freddy.


(FZN)