Program Replanting Disebut Harus Dikaji Ulang

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 07 Sep 2018 18:44 WIB
minyak sawit
Program <i>Replanting</i> Disebut Harus Dikaji Ulang
Ilustrasi transportasi pengangkut sawit. (FOTO: MI/Surya)

Jakarta: Program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (replanting) dinilai harus dikaji ulang. Pasalnya, dana Rp25 juta per hektare (ha) dari maksimal 4 ha yang ditanggung pemerintah untuk petani, ternyata tak cukup.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmayanti Lubis menilai syarat pencairan dana tersebut tak mudah, salah satunya petani harus punya sertifikat lahan.

"Petani punya rinciannya. Angka itu tidak cukup, jadi mereka harus keluar uang lagi kalau mau replanting. Kebanyakan petani juga sertifkatnya sudah digadaikan untuk modal bertani. Jadi replanting itu, yang mau mengerjakan siapa?" kata dia, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, 7 September 2018.

Darmayanti mengatakan bila nasib petani sawit saat ini di ujung tanduk, sehingga pemerintah harus segera turun tangan. Menurutnya, harga sawit murah sementara biaya produksi tinggi, serta tanaman sawit sudah berumur tua, adalah dua di antara sekian banyak persoalan yang dihadapi petani saat ini.

"Ini dialami petani sawit hampir di seluruh Indonesia, di Palembang, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan," kata Darmayanti.

Menurut Darmayanti imbas jatuhnya harga buah sawit, petani dengan lahan sekira lima ha, saat ini hanya bergaji Rp2 juta per bulan. Angka tersebut sangat jauh dari cukup, karena harus dibagi lagi untuk biaya perawatan kebun sawit, seperti membeli pupuk.

"Petani di Labuhan Batu (Sumatera Utara) sampai ada yang membiarkan begitu saja kebunnya, karena sudah tidak sanggup. Kalau ini dibiarkan, tentu akan semakin banyak pengangguran," tegas anggota DPD perwakilan Sumatera Utara itu.

Adapun perang dagang antara Amerika Serikat-Tiongkok membuat permintaan CPO Indonesia menurun. Tiongkok mengurangi impor CPO, sementara Eropa tidak menerima CPO dari Indonesia, menjadi penyebab jatuhnya harga sawit di Tanah Air.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peremajaan 185 ribu ha kebun sawit rakyat di 2018. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah memberi bantuan Rp25 juta per ha lewat Badan Pengelola Dana Keuangan Kepala Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian. Namun hingga melawati pertengahan tahun ini, baru belasan ribu hektare sawit yang di-replanting. Ada kesan saling lempar "bola" antara BPDPKS dengan Kementerian Pertanian.


(AHL)