Pemerintah Larang Impor Borongan Tekstil yang Rugikan Industri Nasional

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 11 Nov 2016 08:33 WIB
industri tekstil
Pemerintah Larang Impor Borongan Tekstil yang Rugikan Industri Nasional
Menkeu Sri Mulyani saat memimpin rapat koordinasi. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yakni Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KPK, Kabareskrim Polri terus menguatkan koordinasi dalam mengawasi peredaran kegiatan impor ilegal di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) demi menjaga industri nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah akan menghilangkan praktek impor borongan terhadap TPT seperti pakaian bekas yang merugikan industri tekstil nasional dengan estimasi kerugian Rp30 triliun.

"Perusahaan yang impor di bidang tekstil legitimate harus lakukan dengan izin sehingga industri tekstil enggak alami persaingan yang enggak sehat," kata Ani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 November.

Selama ini, masih banyak kegiatan penyelundupan ballpress di beberapa wilayah di Indonesia yang disebabkan masih adanya permintaan yang tinggi terhadap pakaian bekas karena harga yang murah.

Di samping itu, masih ada importisasi yang dilakukan secara undername yaitu importir perizinan terapi melakukan pemindahtanganan barang kepada pihak lain, miss-declaration atau pengusaha TPT yang memanfaatkan sistem konsolidasi dengan menggunakan importir lain yang memiliki izin.

Setidaknya di 2015 ada 602 kasus penyelundupan TPT yang ditindak dan hingga Oktober tahun ini sudah ada 151 kasus yang ditindak. Fenomena ini masih berjalan terus.

"Kami lakukan kerja sama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk produk tekstil dalam negeri. Bahkan sempat ada beberapa pikiran untuk lakukan shock therapy," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan kebanyakan para importir borongan atau importir penyelundup berasal dari negara ekonomi maju dengan empat musim. Ketika musim berganti, negara tersebut akan berganti model dan jenis baju. Sejalan dengan itu mereka tentu menjual pakaian yang sudah tak terpakai ke negara-negara yang daerahnya sulit untuk membeli baju. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan.

"Biasanya mereka masuk melalui pelabuhan tikus yakni untuk pakaian bekas secara nilai kecil tapi ganggu pasar industri TPT nasional. Begitu juga yang lewat pelabuhan resmi ada dari importir kecil-besar, kita dengan Ditjen Pajak telah audit perusahaan yang memasukan impor borongan, sudah kita koreksi bayar sebesar Rp98 miliar," jelas Heru.


(AHL)