Nawa Cita dalam Kedaulatan Pangan di Dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Arif Wicaksono    •    Rabu, 19 Oct 2016 20:51 WIB
pangan
Nawa Cita dalam Kedaulatan Pangan di Dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Menteri Pertanian Amran Sulaiman. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya yang tertuang dalam Nawa Cita, menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian. Yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangandan Mensejahterakan Petani. 

Kementerian Pertanian menerjemahkan hal itu dalam kebijakan strategis dan program program hulu-hilir untuk pencapaian single goal tersebut. Inti dari kebijakan strategis Kementerian Pertanian adalah (1) Meningkatkan produksi komoditas strategis yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia baik disisi produksi (farmers empowering)  maupun konsumsi (consumers satisfaction), (2) Menekan biaya produksi per satuan luas komoditas strategis tersebut, dan (3) pengendalian harga.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan kebijakan pembangunan pertanian dalam dua tahun untuk mensukseskan fokus pangan strategis 11 komoditas meliputi merubah regulasi dari tender ke penunjukan langsung (PL), perbaikan infrastruktur tiga juta ha sawah dan alat mesin pertanian (alsintan) 180 ribu unit, peningkatan penanganan on-farm dan pasca panen, perbaikan tata niaga dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari sembilan menjadi tiga, peningkatan investasi dan hilirisasi dan mengendalikan impor serta mendorong ekspor pangan. 

Pembangunan pertanian yang dirancang Kementerian Pertanian masih fokus pada pemberdayaan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Pembangunan rice estate seperti halnya di Merauke-Papua porsinya sangat kecil dibandingkan dengan porsi peran petani pada umumnya secara nasional. Pembangunan rice estate tersebut pada prinsipnya adalah pemberdayaan petani lokal sehingga pelaksanaannya agak sedikit terhambat. 

baca : Komitmen Kementan Bangun Kedaulatan Pangan

Berpijak pada kebijakan tersebut, dia mengklaim, kinerja sektor pertanian Era Jokowi telah menghasilkan karya besar, baik berupa peningkatan produksi, eskpor maupun kesejahteraan petani yang diikur dari meningkatnya daya beli. Tercatat berdasarkan ATAP BPS 2016, telah terjadi peningkatan produksi pangan di tahun 2015.  

Produsi padi mencapai 75,4 juta ton, jagung 19,6 juta ton, kedelai 0,963 juta ton, cabai 1,915 juta ton, tebu 2,58 juta ton, kelapa sawit 29,34 juta ton, dan daging 3.015 ton. Sementara, produksi padi 2014 hanya 70,84 juta ton, jagung 19 juta ton, kedelai 0,954 juta ton, cabai 1,88 juta ton, tebu 2,55 juta ton, kelapa sawit 27,78 juta ton, dan daging hanya 2.885 ton. 

“Bahkan berdasarkan ARAM II BPS 2016 diprediksi di akhir 2016 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 79,14 juta ton dan jagung 23,16 juta ton. Begitu juga untuk komoditas strategis lainnya. Dari data ini, sangat jelas terlihat bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan mempunyai progres yang signifikan,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/10/2016). 

Amran mengatakan peningkatan produksi ini memberikan dampak peningkatan volume ekspor komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai di tahun 2015 yang mencapai 290.035 ton. Sementara ekspor di 2014 hanya sebesar 115.617 ton. 

Terkait upaya peningkatan kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian bersama dengan lembaga terkait memfokuskan upaya pada menekan biaya produksi dan pengendalian harga produksi. Untuk menekan biaya produksi tersebut, berbagai kebijakan telah diluncurkan seperti pengadaan infrastruktur, alsintan, dan subsidi benih dan pupuk. 

“Kemudian, bersama dengan lembaga terkait khusus Bulog dan Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga referensi (floor price dan ceiling price) melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.63/M-Dag/PER/9/2016. Implementasinya yakni melalui operasi pasar dilaksanakan melalui Toko Tani Indonesia (TTI), Rumah Pangan Kita dan intervensi di pasar becek,” kata Amran. 

Dampak dari kedua kebijakan di atas, telah mendongkrak kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan angka Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan NTUP tersebut di mana 2015 lebih besar dibanding 2014. NTUP 2015 mencapai 107,45 sedangkan 2014 hanya 106,05. Sedangkan untuk September 2016 NTUP pun naik yakni mencapai 109,76.  NTUP ini mengindikasikan kemampuan petani untuk membeli input produksi dan tingkat kesejahteraan petani. 

Cadangan beras

Berkaitan dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Kementerian Pertanian bersama Bulog telah melaksanakan program aksi Serap Gabah Petani (Sergap) sejak awal 2016. Tujuan utamanya adalah pengendalian harga pembelian gabah di tingkat petani dan menjamin ketersediaan stok pangan nasional sebagai cadangan beras pemerintah. 

Hingga saat ini, besarnya cadangan tersebut telah mencapai 2,1 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton di akhir 2016. Penggunaan cadangan beras tersebut harus dikelola secara cerdas untuk  mengatasi kelangkaan pasokan akibat bencana dan pengendalian harga. Cadangan yang digunakan diharapkan akan terganti karena setiap bulannya ada panen.

Program pertanian saat ini mampu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Hal ini diungkapkan oleh data The Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek Ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 66, jauh di atas peringkat Keseluruhannya (ke 71). 



(SAW)