Ikut Amnesti Pajak, UMKM Bisa Daftar Kolektif

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 13 Oct 2016 16:58 WIB
tax amnesty
Ikut Amnesti Pajak, UMKM Bisa Daftar Kolektif
Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Malang: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) benar-benar berpartisipasi dalam program amnesti pajak. Ditjen Pajak Kemenkeu siap memberikan kemudahan kepada para UMKM untuk menjadi peserta dari amnesti pajak di periode berikutnya.

Ditjen Pajak Kemenkeu berharap UMKM bisa berpartisipasi penuh dalam program amnesti pajak di periode kedua dan ketiga. Bahkan, Ditjen Pajak Kemenkeu akan memberikan kemudahan bagi UMKM yang mengikuti program amnesti pajak yang salah satunya adalah UMKM bisa mendaftar secara kolektif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Seksama mengatakan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Harta bagi Wajib Pajak Tertentu serta Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan dan Penerbitan Surat Keterangan bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu.


Sumber: Pajak

"Kami punya skema menarik. Bagi UMKM boleh sampaikan secara kolektif," kata Hestu, dalam acara Media Gathering, di Malang, Jawa Timur, Kamis (13/10/2016).

Baca: Pengampunan Pajak dan Kebiasaan Mengulur Waktu

Hestu mengatakan, dengan fasilitas tersebut maka pengusaha UMKM tidak perlu meninggalkan tokonya dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengisi Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka, kata Hestu, hanya perlu menguasakan pada asosiasi usahanya.

"Bisa secara kolektif diwakilkan dan dikuasakan atau diwakili oleh asosiasinya," tutur dia.

Lebih jauh, Hestu menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran dunia usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) untuk sosialisasi ini.

"Kami sudah sampaikan kepada Kanwil dan KPP di daerah untuk kolaborasi seluruh asosiasi di daerah guna langsung sosialisasikan teknisnya bagaimana isi SPH dan bagaimana bayar uang tebusan. Mereka sebetulnya sudah paham hanya saja teknisnya mereka belum ikuti," pungkas dia.

 


(ABD)