YLKI: Top Up Uang Elektronik Bertentangan dengan Gerakan Nontunai

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 22 Sep 2017 19:06 WIB
transaksi non tunaiemoney
YLKI: <i>Top Up</i> Uang Elektronik Bertentangan dengan Gerakan Nontunai
Kartu uang elektronik. (Foto: Antara/M Agung Rajasa).

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) menolak kebijakan biaya top up atau isi ulang uang elektronik yang ditetapkan Bank Indonesia (BI). Biaya isi ulang membebankan konsumen.

"Secara filosofis YLKI tetap tidak setuju terhadap peraturan BI yang baru karena tetap memberikan beban kepada konsumen," kata Ketua YLKI Tulus Abadi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat 22 September 2017.

Beban, karena konsumen dikenai biaya maksimal Rp1.500 jika mengisi ulang uang elektronik dengan sistem lintas kanal. Menurut Tulus, regulasi itu bertentangan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicetuskan pemerintah. Biaya ini membuat masyarakat malas mengisi ulang.

(Baca juga: Begini Aturan BI Soal Biaya Isi Ulang E-Money)

Dia bilang, BI seharusnya justru memberi insentif kepada konsumen dan beragam kemudahan, seperti gratis biaya saat transaksi isi ulang. Ini engingat pemerintah sedang berupaya menggaet masyarakat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai atau cashless.

"Yang paling riil peraturan BI itu tidak mewajibkan kepada bank untuk memberikan biaya," tegas Tulus.

Apalagi, asosiasi bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyatakan kesediaan membebaskan biaya isi ulang. Dari sikap itu, Tulus menilai sudah ada perhitungan rinci dari perbankan terkait untung rugi biaya top up. BI diimbau tak perlu memaksa masyarakat.

"BI tidak perlu memaksa. Biarkan kompetisi berjalan bagi bank yang akan menerapkan pembiayaan, bagi bank yang gratis silakan," katanya.

(Baca juga: Biaya Top Up Berpotensi Bikin Masyarakat Berpikir Ulang Menggunakan e-Money)

Lebih lanjut, dia menyebut dalih BI tentang inovasi pelayanan sebagai ekses dari biaya top up, kurang tepat. Sebab dengan penggunaan uang elektrik, maka biaya pencetakan uang akan menurun. Sehingga ada pos lain yang bisa dialokasikan dana dari penurunan tersebut. Karena selama ini BI mengeluh soal tingginya biaya pencetakan uang fisik yang besar.

"Ketika masyarakat sudah terbiasa dengan cashless ini biaya cetak uang menjadi turun. Biaya itu bisa dikonversikan BI merawat infrastruktur yang ada," pungkasnya.




(HUS)