Terapkan Sistem Imbal Dagang, Kemendag Gandeng Kejaksaan

Desi Angriani    •    Rabu, 17 May 2017 19:10 WIB
kementerian perdagangan
Terapkan Sistem Imbal Dagang, Kemendag Gandeng Kejaksaan
Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita. MI/Galih Pradipta.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penerapan kebijakan imbal dagang dengan negara produsen senjata. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatangan nota kesepakatan di Kementerian Perdagangan pada Rabu sore 17 Mei 2017.

Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dala sistem imbal dagang diperlukan pendampingan dari kejaksaan agar terhindar sari kriminalisasi kebijakan dan kerugian negara.

"Kami akan segara lakukan imbal dagang dan ini yang pertama kali juga berpotensi penyimpangan dan melanggar rambu-rambu. Makanya kita jalin kerja sama dengan kejaksaan," ujar Enggar.

Enggar menambahkan, melalui pemberian pertimbangan hukum dan pendampingan dari kejaksaan RI  kegiatan imbal dagang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Proses penegakam hukum di bidang perdagangan bukanlah permasalahan yang mudah ditangani karena sensitif dengan kompleksitas yang tinggi. Nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman bagi kemendag dan kejaksaan," tutur dia.

Di tempat yang sama Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan, nota kesepakatan ini ditekankan pada pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Juga koordinasi penanganan dan penegakan hukum di bidang perdagangan dan kegiatan pemulihan aset di dalam maupun luar negeri oleh TP4.

"Kita berkewajiban melakukan pendanpingan sebagai pencegahan supaya enggak ada lagi penyimpangan," ucapnya.

Sekadar informasi, Pemerintah Indonesia menginginkan pesawat tempur Sukhoi Rusia, sebaliknya negari beruang merah tersebut tertarik dengan produk karet asal Indonesia. Adapun nilai imbal dagang yang akan dilakukan dengan Rusia sekitar USD600 juta.

Skema imbal beli atau pola yang diterapkan oleh pemerintah dengan mewajibkan eksportir negara mitra dagang untuk membeli produk dalam negeri, dinilai mampu untuk meningkatkan ekspor serta membuka pasar-pasar baru tujuan ekspor.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor sebagai landasan hukum untuk instrumen tersebut.



(SAW)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA