Sisa Garam Impor untuk Operasi Pasar

   •    Rabu, 13 Sep 2017 08:35 WIB
garam
Sisa Garam Impor untuk Operasi Pasar
Ilustrasi petani garam. (FOTO: ANTARA/Dedhez Anggara)

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Garam (persero) menyampaikan sisa garam impor yang didatangkan dari Australia belum sepenuhnya bakal didistribusikan untuk industri kecil dan menengah (IKM). Sisa garam impor sebanyak 47 ribu ton itu menurut rencana akan digelontorkan melalui operasi pasar (OP).

Direktur Utama PT Garam Dolly Pulungan mengutarakan pihaknya akan meminta izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar dapat memproses sisa garam impor tersebut. Saat ini, kata dia, sudah ada tujuh industri pengelola garam konsumsi yang bersedia untuk mengolah sisa garam impor tersebut.

"Kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu Menteri Susi besok (hari ini) untuk mengolah garam sisa itu. Nanti untuk operasi pasar," ungkap Dolly kepada Media Indonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Menurut Dolly, produksi garam rakyat saat ini belum dapat meredam harga garam yang masih tinggi. Saat ini, berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta yang dikelola PT Food Station, harga garam di Jakarta saja masih mencapai Rp15 ribu per kilogram (kg). Sementara itu, harga garam konsumsi secara nasional, menurut Dolly, sebesar Rp6.000 per kg.

"Makanya, kami ingin menggelontorkan (sisa garam impor) supaya harga garam menjadi Rp4.000 per kg sesuai dengan arahan pemerintah," tukasnya.




Sebagai informasi, izin impor garam yang diberikan pemerintah kepada PT Garam mencapai 75 ribu ton. Periode izin impor diberikan selama 2-31 Agustus 2017 dan harus didistribusikan ke industri kecil dan menengah (IKM) paling lambat 11 September 2017.

Namun, untuk melindungi produksi petani garam yang baru panen, tidak semua garam impor tersebut didistribusikan kepada IKM pengolah garam konsumsi dan pengasinan ikan.

Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum menambahkan, selain digunakan untuk operasi pasar, sisa garam impor pun menurut rencana akan didistribusikan kepada produsen garam konsumsi yang pernah berkontrak dengan perseroan.

Hal itu disebabkan produsen garam tersebut sudah sempat membayar pembelian garam pada akhir tahun lalu, tetapi mereka tidak mendapatkan pasokan garam lantaran produksi yang anjlok.

"Ada sekitar 10 ribu ton yang sudah dibayar produsen ketika itu. Jadi, mau kami kasih ke situ juga kalau ini sudah mendapatkan izin. Kalau tidak diizinkan, tentunya kami tidak akan berani karena ini kan impor khusus, bukan impor umum," ucap Anang.




Berkoordinasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengingatkan PT Garam agar berkoordinasi dengan Satgas Pangan sebelum mengadakan OP dari sisa garam impor. Itu bertujuan menghindari permasalahan hukum seperti yang pernah terjadi dan menjerat mantan Dirut PT Garam Achmad Boediono beberapa waktu lalu.

Menurut Brahmantya, PT Garam juga wajib melihat kondisi suplai dan permintaan garam konsumsi di masyarakat. "Ini ide PT Garam (untuk OP). Mereka melihat harga garam masih relatif tinggi. Untuk itu saya bilang koordinasi dulu dengan pengawasnya, Satgas Pangan," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai sisa garam impor tersebut sebaiknya menjadi stok penyangga (buffer stock). Namun, ia memang belum mendengar usulan dari PT Garam terhadap sisa garam impor dari Australia tersebut. "Sebaiknya buat buffer stock saja," cetusnya. (Media Indonesia)


(AHL)