Program JKN-KIS Diklaim Dongkrak Perekonomian

Dheri Agriesta    •    Kamis, 14 Sep 2017 19:15 WIB
jkn
Program JKN-KIS Diklaim Dongkrak Perekonomian
Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Afrizayanti--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Bandung: Dampak program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Program JKN-KIS bahkan dinilai memberikan kontribusi positif buat masyarakat.

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Afrizayanti mengatakan, kehadiran program JKN-KIS merupakan wujud kehadiran negara. Pemerintah telah mewujudkan amanat Undang-undang dengan menjalankan program ini.

"Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian," kata Afrizayanti dalam kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan di Lembang, Bandung, Jumat 14 September 2017.

Baca: Sukseskan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Bank Mandiri

Implementasi program JKN-KIS yang baru berumur 3,5 tahun, tak hanya berdampak kepada sektor pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, program ini berkontribusi sebasar Rp152,2 triliun pada 2016.

Kontribusi lebih besar dipercaya bisa mencapai Rp289 triliun pada 2021. Program ini disebut bisa meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia hingga 2,9 tahun.

Program JKN-KIS terus berkembang. Hingga saat ini tercatat 180 juta jiwa masyarakat atau lebih dari 70 persen jumlah proyeksi penduduk Indonesia pada 2017, yang mengikuti program ini.

Berdasarkan laporan audit akhir 2016, program ini sangat dirasakan masyarakat. Setidaknya 177,8 juta jiwa memanfaatkan kartu BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia pada 2016. Angka ini terus naik dibanding dua tahun sebelumnya, 92,3 juta jiwa pada 2014 dan 146,7 juta jiwa pada 2015.

Dari jumlah tersebut, 120,9 juta jiwa melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti, puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan. Sementara 49,3 juta dimanfaatkan untuk rawat jalan di polilkinik, dan 7,6 juta dimanfaatkan untuk rawat inap.


(YDH)