Sektor Kelautan Jangan Bergantung Investasi Asing

   •    Selasa, 12 Sep 2017 13:36 WIB
kelautan
Sektor Kelautan Jangan Bergantung Investasi Asing
Illustrasi (ANT/Oky Lukmansyah).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau instansi terkait lainnya seharusnya tidak bergantung kepada investasi asing.

"Sudah sejak lama laut Indonesia menjadi ladang pencaharian bagi bangsa asing," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities Abdul Halim di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 12 September 2017. 

Menurut dia, sejumlah program seperti pengembangan beberapa pulau terluar yang melibatkan pihak asing dinilai bertolak belakang dengan semangat konstitusi. Meski memiliki keterbatasan dana, katanya, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam perencanaan program yang menggunakan dana APBN/APBD.

Ia mencontohkan, hal itu dapat dilakukan misalnya dengan melihat potensi perikanan yang digerakkan oleh masyarakat, kemudian memfasilitasi peningkatan nilai produknya serta membuka akses pasarnya.

"Biayanya murah dan dibutuhkan peran kolaboratif pemerintah pusat dan pemda. Jika anggaran pemerintah pusat terbatas, delegasikan ke pemda. Pemda harus lebih proaktif," kata Abdul Halim.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan agar laut Indonesia jangan sampai dikavling dan berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Susi dalam sejumlah kesempatan telah melarang laut Indonesia dibagi-bagi berdasarkan kavling karena laut adalah masa depan bangsa yang dapat terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional.

"Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada," katanya.

Susi Pudjiastuti juga menegaskan keinginannya agar berbagai program bantuan seperti pinjaman bergulir harus sampai kepada mereka yang berhak dan bukan kelompok tertentu saja.


Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan berbagai program strategis yang dimiliki dalam rencana kerja pemerintah harus mendukung pengembangan industrialisasi perikanan di Tanah Air.

Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengingatkan Peta Jalan Industrialisasi Perikanan telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Marthin menambahkan beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan upaya Pemberdayaan koperasi nelayan tidak diusulkan pemerintah dalam RKP 2018.

Selain itu, ujar dia, dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya yaitu untuk mendorong tingkat produksi.

"Hal ini terlihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan 17,3 juta ton," pungkas dia.


(SAW)