BI Terbitkan Aturan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 19 Apr 2017 09:17 WIB
perbankanbank indonesia
BI Terbitkan Aturan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank
Gedung Bank Indonesia (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan BI (PBI) No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi bank umum konvensional. Adanya aturan ini maka bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada bank sentral.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam rupiah.

Tirta menambahkan, persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP meliputi tergolong sebagai bank solven, memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah II, dan memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

"Termasuk diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP," ujar Tirta, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu 19 April 2017.



Bank, kata dia, mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM primer dalam rupiah. Adapun agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP dapat berupa surat berharga, meliputi SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan.

Bank juga bisa menggunakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank meliputi SBIS, SBSN, dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan, aset kredit yang memenuhi persyaratan, dan/atau aset pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank yang memenuhi persyaratan.

Dalam hal diperlukan, tambahnya, BI dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud mencukupi. Bank harus menyampaikan laporan daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJP setiap enam bulan sekali kepada BI dengan tembusan kepada OJK.


Logo Bank Indonesia di Komplek Kantor Bank Indonesia (MI/ROMMY PUJIANTO)

"Dalam hal bank tidak menyampaikan laporan daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan maka bank tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan aset kredit dan/atau aset pembiayaan," jelas dia.

Terdapat pengaturan mengenai mekanisme permohonan PLJP, pencairan PLJP, penggantian agunan PLJP, pembatasan pencairan PLJP, penghentian pencairan PLJP, perpanjangan jangka waktu PLJP, penambahan atau penurunan plafon PLJP, pelaporan selama periode PLJP, pelunasan PLJP, dan eksekusi agunan PLJP.

Terdapat pula pengaturan koordinasi antara BI dan OJK antara lain dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJP, pengawasan terhadap bank yang menerima PLJP, eksekusi agunan, dan kegiatan pemeriksaan.

Jangka waktu PLJP paling lama 14 hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

Selama periode pemberian PLJP atau selama bank belum melunasi kewajiban PLJP, bank dilarang melakukan penempatan dana, menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya, merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait bank dan melakukan pembagian dividen.

Selama periode pemberian PLJP bank hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi. BI mengenakan bunga secara harian kepada bank atas baki debet PLJP yang dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar repurchase agreement rate (tingkat suku bunga lending facility) ditambah margin sebesar 400 basis poin (bps).

Aturan PLJP bagi Bank Syariah

Sementara untuk bank syariah, aturan ini tertuang dalam PBI No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Meski secara garis besar sama namun ada beberapa poin aturan yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah.

Perbedaan pertama yaitu perkiraan bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling singkat 30 hari kalender sejak tanggal permohonan PLJPS. Selain itu PLJPS yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank menggunakan akad Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra’s al-Mal.


Logo Bank Indonesia di Kompleks Kantor Bank Indonesia (MI/ROMMY PUJIANTO)

"Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS dapat berupa surat berharga syariah, meliputi SBIS, SBSN, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan, dan/atau aset pembiayaan yang memenuhi persyaratan. Dalam hal diperlukan, BI dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud mencukupi," lanjut Tirta.

Selain itu, aset pembiayaan hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS bank syariah tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.



BI akan mengenakan bagi hasil secara harian kepada bank syariah atas saldo pokok PLJPS. Dalam perhitungan bagi hasil, ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank Indonesia sebesar 80 persen. Bagi hasil dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk bank sentral dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi  mudharabah sebelum distribusi pada bank yang menerima PLJPS.

Dalam hal bank belum melunasi saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, bank dikenakan kewajiban membayar (gharamah maliyah). Pengenaan kewajiban membayar (gharamah maliyah) dilakukan sampai dengan bank melunasi saldo pokok PLJPS. Bank yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

Laporan ini meliputi laporan penggunaan PLJPS, laporan kondisi likuiditas bank, laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum, laporan agunan dalam hal terdapat sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank Indonesia, pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah bank, dan/atau aset pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas, rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek, dan laporan lain yang diminta oleh BI.

"Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP menjadi beban bank. Bank yang melanggar ketentuan dalam PBI PLJP atau tidak melunasi PLJP pada waktunya akan dikenakan sanksi. PBI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sejak tanggal 13 April 2017," pungkasnya.

 


(ABD)