BPD Didorong Salukan KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Arif Wicaksono    •    Selasa, 08 Aug 2017 11:37 WIB
kpr
BPD Didorong Salukan KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Illustrasi. ANT/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk lebih banyak lagi menyalurkan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya. Hal ini diperlukan karena sejak digulirkannya KPR Subsidi FLPP dari 2010 hingga 2016, kemampuan penyaluran BPD baru 1,2 persen dari  total KPR FLPP.

Tantangan BPD dalam penyaluran KPR karena harus bersaing dengan bank umum nasional yang telah lama menyalurkan KPR. Selain itu tantangan lainnya adalah kemampuan pengelolaan dana jangka panjang karena keterbatasan sumber dana jangka panjang yang dimiliki BPD.

Untuk meningkatkan kapasitas BPD dalam penyaluran KPR, Kementerian PUPR bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyerahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) KPR BPD SMF dan SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan SMF (KMK KP SMF) kepada 25 BPD, di Jakarta Senin 8 Agustus 2017.

Penyerahan SOP tersebut diikuti dengan penandatanganan komitmen melaksanakan SOP tersebut oleh masing-masing perwakilan BPD, diikuti dengan diskusi kebijakan perumahan serta strategi implementasinya.  

Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan bahwa adanya kedua SOP tersebut akan berdampak pada kemudahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan KPR FLPP karena para calon kreditur cukup datang ke BPD setempat untuk mengajukan permohonan kredit tanpa harus datang ke kota besar.

"Dengan keterlibatan PT. SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dan KMK-KP oleh BPD," kata dia dalam keteranganya di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Selain itu melalui SOP tersebut, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR juga dapat melakukan pengawasan pekerjaan para pengembang dalam membangun rumah, lokasi pembangunan, dan kesesuaian terhadap standar kelayakan rumah.

"Kedepannya para pengembang perumahan harus melengkapi rumah yang dibangun dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sehingga konsumen tidak dirugikan," jelas dia.

Namun, jika Pemda tersebut belum mampu menerbitkan SLF maka Ditjen Pembiayaan Perumahan akan mengirimkan tim untuk melakukan survei lapangan dan melihat kondisi bangunan sebagai acuan mengeluarkan rekomendasi SLF.




(SAW)