Sri Mulyani Pilih Genjot Penerimaan Ketimbang Tambah Utang

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 11 Jul 2017 19:04 WIB
defisit anggaran
Sri Mulyani Pilih Genjot Penerimaan Ketimbang Tambah Utang
Menkeu Sri Mulyani (MI/MOHAMAD IRFAN).

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih memilih menggenjot penerimaan pajak ketimbang harus memperbesar porsi utang atau pinjaman.

Hal tersebut dilontarkannya menyusul adanya usulan pelonggaran batas defisit melebihi tiga persen. Pelonggaran tersebut karena tuntutan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang merupakan keniscayaan, namun di sisi lain anggaran negara tak mampu mendanai.

Ani, panggilan akrabnya, mengatakan dengan adanya batas defisit tiga persen memberikan keseimbangan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan batas defisit saat ini memaksa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPR untuk menjaga disiplin fiskal.

"Artinya kalau ingin belanja lebih banyak, maka pemerintah harus mampu kumpulkan pajak lebih banyak, bukan melebarkan defisit," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juli 2017.

baca : Kemenkeu Pastikan Posisi Utang RI Aman Terkendali

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan mereformasi sistem perpajakan di Indonesia supaya negara bisa mendanai belanja kebutuhan mendesak dan penting yang tak membebani fiskal dan tidak membebani anak cucu di generasi berikutnya.

"UU Keuangan Negara tiga persen itu telah mempertimbangkan secara matang kebutuhan kita mendukung belanja prioritas yang penting tapi di satu sisi kalau mau belanja banyak ya kumpulkan pajak lebih banyak," jelas dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai kini waktu yang pas untuk merembukkan penyesuaian batas defisit anggaran yang lebih longgar dari posisi saat ini yakni tiga persen.

Hal tersebut disampaikan Darmin dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Darmin mengatakan defisit yang dibatasi tak boleh melebihi tiga persen membuat patokan bagi pemerintah dalam berutang.  Sehingga, kata Darmin, bisa dibilang rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini terbilang rendah dibanding negara lain.

Namun, hal itu pula yang membuat pemerintah kesulitan untuk membangun infrastruktur di kala penerimaan pajak tak bisa terpenuhi. Padahal, infrastruktur Indonesia sudah sangat tertinggal. Jikalau tidak dibangun, maka Indonesia tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

"Barangkali tema yang lebih besar terkait ini apakah kita memilih menganut rasio utang terhadap PDB yang tidak boleh naik, tapi bangun infrastruktur minim atau sebaliknya. Pilihannya itu," kata Darmin Senin 10 Juli 2017.



 


(SAW)