Data jadi Senjata Diplomasi Sawit

   •    Kamis, 12 Apr 2018 10:50 WIB
minyak sawit
Data jadi Senjata Diplomasi Sawit
Ilustrasi. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan).

Jakarta: Uni Eropa terus berupaya menjegal produk sawit Indonesia. Untuk mengatasi hal itu, perlu langkah diplomasi yang disertai data dan fakta sehingga komoditas tersebut dapat diterima di pasar 'Benua Biru'.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Ridwan Hassan dalam acara International Conference and Expo on Indonesian Sustainable Palm Oil 2018 di Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Untuk diketahui, Uni Eropa kerap mengembuskan isu tak sedap terkait dengan produk sawit asal Indonesia, dari tu-dingan merusak hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia lantaran memperkerjakan anak-anak di perkebunan.

Pertengahan Januari lalu, parlemen Eropa mengeluarkan rencana menerapkan phase-out (pelarangan) bagi kontribusi biofuel yang berasal dari minyak sawit pada 2021. Meski belum diterapkan, kebijakan itu jelas bakal merugikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah melawan upaya kebijakan Uni Eropa. Maret lalu, misalnya, melalui langkah diplomasi dan advokasi dari berbagai perwakilan kementerian, Indonesia berhasil memenangi gugatan banding di Mahkamah Uni Eropa terkait dengan tuduhan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk biodiesel. Dampak putusan itu, Uni Eropa bersedia menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8-23,3 persen atas produk biodiesel dari Indonesia.

"Perlawanan itu harus dilakukan secara halus dengan bersenjatakan data, fakta, dan berbagai hitungan nyata yang disuguhkan di lapangan. Kami sudah lakukan itu melalui diplomasi juga advokasi," ujar Ridwan.

Menurutnya, upaya itu tidak hanya dilakukan kepada para mitra dagang, tetapi juga para politikus Uni Eropa yang tentunya memiliki kepentingan tertentu dan ikut bermain di dalam isu tersebut.

Selain itu, Indonesia telah berusaha menghimpun dukungan dengan menyatukan negara-negara produsen mi-nyak kelapa sawit di seluruh dunia. Hal itu diimplementasikan dengan mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk membahas perkembangan terbaru pada industri sawit global dan menyepakati langkah-langkah konkret menghadapi tantangan para produsen minyak sawit terkait dengan hambatan-hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan.

"Kita harus membuat sawit ini tidak semata kepentingan Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen terbesar. Kita bentuk CPOPC untuk menggabungkan semua negara penghasil sawit. Sekecil apa pun produksi mereka, kita rangkul untuk berjuang bersama," tandasnya.

Target Replanting

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan melakukan peremajaan (replanting) terhadap 185 ribu hektare (ha) lahan kelapa sawit pada tahun ini. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang mengatakan target itu akan dilaksanakan dalam dua periode dan akan rampung seluruhnya pada 2019.

"Semua dokumen untuk keperluan replanting kami rampungkan pada tahun ini. Tetapi penanamannya dibagi menjadi dua periode, yakni 100 ribu ha pada tahun ini, 85 ribu ha pada tahun depan. Kami masih menunggu benih untuk menanam yang 2019," ujar Bambang. (Media Indonesia)

 


(AHL)