Pemerintah dan DPR akan Duduk Bersama Selesaikan Kasus Jiwasraya

   •    Kamis, 17 Jan 2019 04:00 WIB
Jiwasraya
Pemerintah dan DPR akan Duduk Bersama Selesaikan Kasus Jiwasraya
Logo Asuransi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI, Johnny G. Plate menilai kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas. Dia meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) memetakan akar masalah sekaligus menyelesaikan masalah tunda bayar Jiwasraya secara tuntas.

"Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang" ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Guna mengetahui akar masalah kesulitan likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, tuturnya, DPR bersama Pemerintah harus intens menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Dalam hal ini, pemerintah diwakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Kementerian BUMN Siapkan Solusi Sehatkan Jiwasraya

Tak hanya itu, lanjut Johnny, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya. Upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili, termasuk nasabah.

"Dalam rapat Pemerintah, OJK, dan manajemen, sudah dilakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif," terang dia.

Sebelumnya, Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp802 miliar. Pascaperombakan direksi, manajemen Jiwasraya yang baru menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka di level tujuh persen per tahun.



(HUS)