Peserta BPJS Kesehatan Boleh 'Naik Kelas' Perawatan

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 18 Jan 2019 16:46 WIB
bpjs kesehatan
Peserta BPJS Kesehatan Boleh 'Naik Kelas' Perawatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (FOTO: MI/Angga)

Jakarta: BPJS Kesehatan menjelaskan aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif. Namun ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan. Dalam Permenkes ini tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit.

"Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta," kata Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Dirinya menambahkan, pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan. Untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG’s kelas 1. Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp400 ribu untuk setiap episode rawat jalan.

"Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya, fasilitas kesehatan juga harus memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan," pungkasnya.

 


(AHL)


PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

2 days Ago

Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…

BERITA LAINNYA