Dukung Luhut

Jusuf Kalla: UU tak Wajibkan Peledakan Kapal Asing Pencuri Ikan

Dheri Agriesta    •    Selasa, 09 Jan 2018 17:26 WIB
kelautan dan perikananpenenggelaman kapal
Jusuf Kalla: UU tak Wajibkan Peledakan Kapal Asing Pencuri Ikan
Penenggelaman Kapal. Antara/Humas KKP.

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tentang peledakkan kapal pencuri ikan. Kalla menyebut, tak ada ketentuan seperti itu dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

"Dalam UU tidak ada mengharuskan dibakar, yang ada ditahan. Tapi Pak Luhut mengatakan jangan dibom lagi, itu tidak ada dalam UU yang begituan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2018.

Kalla mengatakan, tindakan yang selama ini diambil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya bentuk hukuman yang diberikan Indonesia. Namun, Kalla menilai, hukuman yang diberikan telah memperjelas sikap Indonesia terhadap pencurian ikan.

Pria asal Makassar itu juga memikirkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Toh, penindakan terhadap kapal asing pencuri ikan dapat dilakukan dengan cara lain.

Dalam Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, pasal 69, ayat (4), disebutkan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Tetap pada aspek hukumnya, tetap ditahan. Atau bisa saja dilelang, jadi tidak benar ada UU yang menyebutkan bahwa kapal yang ditahan itu harus dibakar," jelas Kalla.

Beberapa negara sahabat disebut melayangkan protes karena aksi peledakkan kapal ini. Beberapa pendekatan diplomatik pun mereka lakukan kepada Pemerintah Indonesia.

Namun, Kalla mengingatkan, kebutuhan Indonesia terhadap kapal. Ia pun meminta kapal yang ditangkap itu bisa digunakan untuk meningkatkan ekspor ikan laut Indonesia.

"Indonesia butuh kapal, ekspor ikan tangkap kita turun. Penyelesaiannya jangan dengan membeli kapal, sementara kapal yang menganggur banyak di Bitung, Bali, dan Tual," jelas Kalla.


(SAW)