BI Perkuat Pengawasan di Bidang Makroprudensial Moneter dan Sistem Pembayaran

M Studio    •    Senin, 23 Oct 2017 07:49 WIB
bank indonesia
BI Perkuat Pengawasan di Bidang Makroprudensial Moneter dan Sistem Pembayaran
(Foto:Metrotvnews.com)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) konsisten melakukan berbagai langkah strategis dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjalankan tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan BI, Sempa Sitepu, mengatakan, merupakan suatu amanat besar bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tiga bidang tugas utama.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memastikan efektifitas dari kebijakan dan pengaturan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu pilar pengawasan yang kuat dan terintegrasi di seluruh bidang tersebut, baik bidang makroprudensial, moneter, maupun sistem pembayaran," kata Sempa Sitepu, dalam seminar di Ambon, Maluku, Jumat 20 Oktober 2017.

Pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui mekanisme off-site maupun on-site terhadap berbagai aspek yang diawasi, yang meliputi proses analis untuk memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang moneter, seperti risiko nilai tukar dan suku bunga risiko sistemik yang berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan, dan risiko-risiko yang terkait dengan penyelenggaran jasa sistem pembayaran.

Guna mendukung pengawasan, BI telah melakukan pengembangan kerangka kerja pengawasan yang mencakup metodologi identifikasi dan asesmen risiko yang meliputi stress testing, early warning model, network analysis, dan sistem penilaian risiko industri perbankan secara makro. Implementasi kerangka kerja pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, baik pada tataran nasional maupun regional.

"Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan pengaturan Bank Indonesia hingga pada tataran perekonomian dan sistem keuangan daerah. Pengawasan di tingkat regional antara lain meliputi pengawasan terhadap ketentuan transaksi valuta asing, kewajiban penggunaan rupiah dan kepatuhan terhadap standar instrumen sistem pembayaran," jelas dia.

 
Kepala Departemen Surveilans Sistem Keuangan BI, Sempa Sitepu (Foto:Metrotvnews.com)

Dalam bidang sistem pembayaran, BI berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, efisiensi, dan kehandalan serta melaksanakan pengelolaan uang rupiah yang sesuai tepat waktu, dan layak edar.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengembangkan dan memperkuat layanan sistem pembayaran seperti penguatan layanan, pengembangan infrastruktur, edukasi pembayaran non-tunai, dan standardisasi teknologi.

"Bank Indonesia juga terlibat aktif dalam implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui berbagai upaya aktif yang difokuskan untuk mendorong perluasan akses keuangan antara lain pengembangan penyaluran bantuan sosial secara non tunai, digitalisasi layanan keuangan, dan elektronifikasi sistem pembayaran ritel," kata Sempa.

Selain itu, BI melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan melengkapi ekosistem sistem pembayaran dengan memperkuat fungsi perlindungan konsumen baik melalui penerbitan ketentuan maupun edukasi publik.

Untuk merespons dan mengantisipasi laju inovasi sistem pembayaran terutama dengan semakin berkembangnya transaksi e-commerce dan financial technology (fintech), BI telah menerbitkan ketentuan terkait hal tersebut.

"Antara lain ketentuan pemrosesan transaksi pembayaran dan membentuk Fintech Office sehingga dapat mendorong terciptanya ekosistem sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan handal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tapi Bank Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut," kata dia.

 
(Foto:Metrotvnews.com)

Untuk itu, diperlukan sinergi dengan berbagai stakeholders yang meliputi pemerintah, OJK, LPS, serta akademisi dan masyarakat pada umumnya. Mengacu pada Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS telah membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain itu, BI dan OJK juga telah memiliki mekanisme koordinasi untuk memastikan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dilaksanakan secara efektif dan efisien. BI juga turut mendukung berbagai program pemerintah, misalnya terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) dengan cara melakukan perpanjangan waktu (window time) sistem BI-RTGS sehingga dapat memberikan keleluasaan waktu bagi pembayaran pajak.

"Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya yang terlihat dari berbagai inisiatif dan mekanisme koordinasi seperti pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang turut mendukung upaya penguatan peran Bank indonesia sebagai fungsi strategic advisory, regi surveillance dan pengawasan sistem pembayaran serta pengedaran uang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.


(ROS)