BTN Tagih Talangan Selisih Subsidi Bunga ke Kemenkeu

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 20 Jun 2017 10:16 WIB
btnprogram sejuta rumah
BTN Tagih Talangan Selisih Subsidi Bunga ke Kemenkeu
Direktur Utama BTN Maryono (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Maryono menagih anggaran Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang sudah ditalangi BTN dalam penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Basuki mengatakan, di 2014 pemerintah telah membayarkan tagihan sebesar Rp416 miliar pada BTN yang sudah melaksanakan program pembangunan rumah baru dalam rangka mengejar target sejuta rumah dengan skema SSB.

Dalam skema SSB, pemerintah akan memberi subsidi untuk menutupi sebagian bunga bank yang dibayarkan masyarakat dalam penyaluran KPR. Sementara skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menanggung dana KPR hingga 90 persen dan sisanya perbankan.

"Kemudian di 2015, penyaluran KPR BTN Rp5,1 triliun. Kalau pakai FLPP kan harus dibayar lunas, tapi kalau SSB, subsidi pokoknya dari BTN, pemerintah hanya membayar selisih bunga saja," kata Basuki, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin 19 Juni 2017.

Sebagai contoh, dengan asumsi tingkat bunga KPR 12 persen, masyarakat hanya dikenakan bunga KPR lima persen. Sementara tujuh persen sisanya ditanggung pemerintah. Itu artinya, pada 2015, tagihan subsidi selisih bunga ke pemerintah oleh BTN mencapai Rp600 miliar.

"Sedangkan 2016 sama, akan dibayar dengan selisih bunga Rp300 miliar," kata Basuki.

Untuk alokasi 2017, Basuki meyebutkan, anggaran FLPP sebesar Rp9,7 triliun dan subsidi selisih bunga Rp3,2 triliun terdiri dari pembayaran Rp600 miliar, lalu Rp300 miliar di 2016, dan sisanya Rp2,3 triliun untuk membangun 225.000 unit rumah.

"Jadi dibayar (2015 dan 2016) melalui APBN 2017. Sedangkan FLPP kita mau hitung. Jadi tidak perlu Rp9,7 triliun. Akan dihitung dengan bank lain berapa butuhnya FLPP, itu yang akan dilaporkan ke Menkeu," ujar dia.

Sementara itu, Maryono menambahkan, keputusan pemerintah untuk menanggung subsidi selisih bunga dapat mempercepat program sejuta rumah. Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagian besar ada di BTN, sedangkan ada peran dari bank lain.

"Kita minta dibayar pakai subsidi selisih bunga dengan pertimbangan subsidi bunga bisa membiayai lebih besar dibandingkan dengan FLPP. Perumahan kan tidak cuma BTN, tapi ada bank lain yang harus dihitung juga," papar dia.

Maryono menargetkan, BTN membangun rumah subsidi dan nonsubsidi sebanyak 666.000 unit sepanjang 2017 dalam rangka mendorong program pemerintah sejuta rumah. Pembangunan rumah ini tersebar di tujuh kota dengan harga berkisar Rp120 juta sampai dengan Rp140 juta per unit.

"Target kita bangun 666.000 unit rumah di 2017," ujar dia

Lebih jauh, dijelaskan Maryono, pembangunan rumah subsidi dan nonsubsidi tersebut sudah dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia, di antaranya Jakarta, Balikpapan, Bandung, Ternate, Makassar, Surabaya, dan lainnya.  "Harga rumahnya Rp120 juta sampai dengan Rp140 juta per unit tergantung lokasi," pungkas dia.


(ABD)