Kemenaker Matangkan Kajian Skill Development Fund

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 13 Apr 2018 17:26 WIB
berita kemenaker
Kemenaker Matangkan Kajian <i>Skill Development Fund</i>
Menaker Hanif Dhakiri. Foto: Dok. Kemenaker

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta masukan dari berbagai pihak terkait rencana penerapan Skill Development Fund (SDF) atau skema dana pengembangan pelatihan keterampilan kerja dan Unemployment Benefit (UB) tunjangan sosial bagi pengangguran dan korban PHK. Skema tersebut kini tengah dikaji lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengingatkan ada lima tantangan yang harus dikaji secara mendalam mengenai penerapan SDF dan UB. Nantinya, kebijakan skema pembiayaan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, mempercepat pengurangan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pertama, pentingnya lapangan kerja berkualitas. Artinya, kualitas pekerjaan layak. Kedua, reorientasi pendidikan yang dibutuhkan untuk memastikan agar proses pendidikan benar-benar deman driven. Ketiga, kesempatan upskilling dan reskilling. Keempat, bantalan sosial untuk korban PHK atau unemployment benefit yang perlu ada solusinya. Kelima, labour market information (informasi pasar kerja) yang masih sangat lemah dan belum biaa diandalkan.

"Kalau lima tantangan di atas bisa dicari solusinya dan hari ini kita fokus ke SDM, saya percaya perubahan yang akan datang ini atau yang sedang terjadi di dunia tidak akan berimbas ke Indonesia," ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 April 2018.

Menteri Hanif menambahkan hingga saat ini Kemenaker terus mematangkan kajian dan rencana SDF dan UB agar memiliki roadmap lebih jelas. Konsep idealnya, kombinasi alokasi anggaran negara, peningkatan manfaat tambahan untuk  SDF dan UB BPJS Ketenagakerjaan, restrukturisasi iuran-iuran perusahaan dan pekerja plus akumulasi, dan pemanfaatan dana-dana dari perusahaan melalui berbagai skema, seperti CSR dan skema lain. 

"Pendek kata, kita ingin SDF dan UB nantinya berkelanjutan agar disainnya bisa memastikan itu dapat berjalan dengan baik," tutur Hanif.

Ia mengatakan kalau memakai alokasi APBN semata, tentu tidak akan berkelanjutan. Alokasi APBN sangat penting bagi inisiatif awal. "Istilah saya biar ada keranjangnya dulu untuk SDF dan UB. Selanjutnya kita perkuat dengan roadmap yang berkelanjutan, termasuk mengembangkan asuransi sosial kita, " katanya.

Menurut Menteri Hanif, jika pemerintah memulai SDF dan UB melalui APBN, maka seluruh stakeholder terkait akan semakin tergugah berpartisipasi aktif dalam investasi SDM. Ia berharap agar SDF dan UB bisa dimulai pada 2019 sesuai kemampuan fiskal yang ada. Dimulai dari sektor tertentu, profesi tertentu dan jabatan tertentu yang dianggap paling rentan dan paling membutuhkan SDF dan UB.

Selain itu lanjut, Hanif, SDF dan UB bisa diberikan untuk calon pekerja dan pekerja terkena PHK dengan kualifikasi tertentu baik itu sektor profesi atau jabatan maupun besaran gaji. "Kita harus mulai secepatnya agar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, harapan selalu ada," kata dia.



(ROS)