Penghapusan Pungutan Ekspor Sawit Dinilai Tepat

   •    Kamis, 13 Sep 2018 13:00 WIB
minyak sawit
Penghapusan Pungutan Ekspor Sawit Dinilai Tepat
Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penghapusan sementara pungutan ekspor komoditas kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk memperkuat rupiah. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekspor karena dapat memasukkan devisa dari sektor nonmigas.
 
“PSI mendukung segala upaya menstabilkan rupiah, termasuk penghapusan sementara pungutan sawit,” kata Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo, Kamis, 13 September 2018..
 
Menurut Rizal pemerintah perlu memperkuat insentif kepada dunia usaha yang berorientasi ekspor, guna meningkatkan masuknya devisa ke dalam negeri. Selama ini pungutan ekspor minyak sawit dikenakan sekitar USD 50 per ton. Sedangkan produk turunan minyak sawit dikenakan sebesar USD 30 per ton.
 
“Kita melihat harga sawit juga terus melemah. Banyak hambatannya di Uni Eropa. Padahal selama ini industri ini jadi penyumbang terbesar devisa negara. Jadi kita melihat dunia usaha butuh dukungan dengan insentif berupa penghapusan pungutan-pungutan,” ujar Rizal.

Baca: Ekonom Dukung Penghapusan Pungutan Ekspor Kelapa Sawit

Rizal mengatakan, penghapusan ini hanya bersifat sementara, menunggu penguatan dan stabilitas rupiah. Sampai 2018, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan dana pungutan ekspor kelapa sawit mencapai Rp13 triliun. Sebanyak 70 persen dana tersebut untuk pemberian insentif produksi biodiesel. Pada 2017, dana pungutan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp14,2 triliun.
 
Revisi UU Lalu Lintas Devisa
 
PSI berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  perlu mengkaji untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.  “Kemungkinan untuk merevisi UU Lalin Devisa perlu dipertimbangkan oleh parlemen dalam jangka panjang. Kalau PSI dipercayakan rakyat duduk disana, akan kita kaji dan dorong ke sana,” ujar Rizal.
 
 Rizal mengatakan, pemerintah membutuhkan stabilitas nilai tukar untuk mendorong investasi ke sektor ril di dalam negeri. Pasalnya, fluktuasi nilai tukar kerap mempersulit dunia usaha dalam menyusun rencana anggaran investasi, modal kerja, atau proyeksi bisnis.”Bagi iklim investasi, instabilitas ini kurang baik juga, rencana bisa berubah-ubah proyeksinya. Costing dan pricing berubah-ubah,” pungkas dia.


(FZN)