Catatan Kadin soal Sektor Transportasi di 2 Tahun Jokowi-JK

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 15 Oct 2016 16:41 WIB
dua tahun pemerintahan jokowi
Catatan Kadin soal Sektor Transportasi di 2 Tahun Jokowi-JK
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia dua tahun. Dalam perjalanannya, banyak catatan yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, utamanya di sektor transportasi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, sektor transportasi nasional perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan transportasi nasional secara berkelanjutan untuk bersiap menghadapi persaingan di era pasar bebas ASEAN.

"Transportasi menjadi kunci memenangkan persaingan bebas. Sejumlah kebijakan pemerintah perlu kita apresiasi dan dukung penuh, namun memang ada beberapa kebijakan yang harus ditinjau ulang," ungkap Carmelita dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Menurutnya, baik transportasi darat, laut hingga udara memiliki catatan-catatan khusus yang perlu dibenahi agar setiap sektor itu menjadi lebih efisien. Dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur yang dilakukan pemerintah, diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konektivitas dan kelancaran ditribusi barang.

"Pembangunan, penambahan dan pelebaran jaringan transportasi serta perbaikan rel dan jalan dari dan menuju ke bandara, ke pelabuhan itu sangat penting. Tidak jarang pelabuhan dibangun cukup bagus tapi belum diiringi dengan akses jalan raya yang memadai, atau misalkan ketika suatu bandara dibangun dengan cukup baik tapi belum terintegrasi dengan rel kereta api," kata Carmelita mencontohkan.

Darat

Komite Tetap Perhubungan Darat Kadin, Ateng Aryono menitikberatkan pada pentingnya deregulasi perijinan dan kepastian yang mengikat dalam suatu  pedoman yang jelas. Menurutnya, pemerintah kerap kali membuat kebijakan yang tidak berpihak pada para pelaksana usaha transportasi.

"Jalan raya itu peruntukan utamanya adalah untuk menunjang kegiatan ekonomi, memperlancar arus logistik. Namun beberapa pihak sepertinya lupa akan hal ini," ujar Ateng.

Dia juga menyesalkan adanya larangan-larangan operasi bagi angkutan barang, terutama di saat libur panjang nasional yang menyebabkan distribusi barang terhambat. Seharusnya dengan adanya larangan operasi bagi angkutan barang pada waktu tertentu, membuka alternatif lain yang bisa dilakukan seperti pemanfaatan jalur kereta api untuk angkutan barang.

"Pada waktu-waktu tertentu, kapasitas jalan memang bisa sangat terbatas. Dengan adanya larangan itu, semestinya untuk angkutan barang jalur kereta api bisa dimanfaatkan," papar dia.

Laut

Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Nova Y. Mugijanto mengatakan, pemerintah perlu mempercepat industri pelayaran untuk menunjang tol laut yang dicanangkan pemerintah, sehingga bisa berdaya saing tinggi dan mampu menjalankan fungsi konektivitas secara nasional.

"Tol laut merupakan konsep dan harus memperhatikan integrasi dari pelabuhan, kapal dan layanan. Evaluasi tol laut harusnya tidak dilihat dari dampak ekonomi saja, tetapi juga melihat pasar dan operasional kapal," tegas Nova.

Udara

Komite Tetap Perhubungan Udara, Denon Prawiraatmadja sangat berharap agar pemerintah Indonesia harus mempersiapkan winning strategy dalam sektor penerbangan nasional. Dia juga berharap pengembangan bandara di Wilayah Timur Indonesia bisa dipercepat agar bisa menampung kapasitas pesawat lebih besar, melihat kebutuhan transportasi di wilayah tersebut sangat vital.

Pakar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit mengungkapkan, internasionalisasi bandara dan pelabuhan perlu pengkajian lebih lanjut dengan teliti. Termasuk dampak memiliki banyak bandara atau pelabuhan bertaraf internasional yang positif atau malah justru buat negara menjadi buntung.

"Juga untuk akses-akses ke bandara dan pelabuhan yang memerlukan investasi yang cukup memadai. Itu harus ada keberpihakan anggaran ke arah sana," pungkas Danang.


(AHL)