LPS Nilai Kondisi Likuiditas Masih Aman

Eko Nordiansyah    •    Selasa, 11 Jul 2017 16:40 WIB
lps
LPS Nilai Kondisi Likuiditas Masih Aman
Lembaga Penjamin Simpanan (MI/Himanda Amrullah).

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai jika kondisi likuiditas di Indonesia masih aman. Meski begitu terdapat beberapa hal yang masih berpotensi memyebabkan pengetatan likuiditas hingga diperlukan antisipasi sejak dini.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Halima Alamsyah mengatakan, arus dana masuk (inflow) ke Indonesia hingga awal Juli hampir menyamai pencapaian tahun lalu. Data Bank Indonesia (BI) mencatat capital inflow mencapai Rp117 triliun hingga 6 Juli 2017 sedangkan sepanjang 2016 jumlahnya Rp126 triliun.

"Artinya likuiditas bertambah hanya memang sifatnya jangka pendek karena lebih banyak yang di pasar modal, saham dan sebagainya. Tapi dari sisi fiskal yang perlu diperhatikan juga adalah target pajak yang tinggi, kalau enggak tercapai maka pasti dampak ke likuiditasnya akan ada kontraksi," ujarnya di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Meski begitu semua itu, kata Halim, tergantung waktu pemerintah akan menggunakan likuiditas dalam negeri untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan. Pasalnya saat bersamaan kebutuhan pengeluaran pemerintah yang tinggi, sementara bank juga butuh likuiditas untuk menggenjot ekspansi kreditnya.

"Kalau semua ini berbarengan maka kemungkinan terjadinya outflows akan lebih tinggi. Tapi kalau pemerintah enggak ambil banyak dana dari dalam negeri tapi dari penerbitan surat utang luar negeri, maka ini akan ada tambahan terhadap likuiditas," jelas dia.

Sementara itu, di sisi lain industri perbankan juga masih menghadapi masalah rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tinggi. Jika masalah ini tidak segera diatasi dampaknya akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

"Beberapa bank sudah restrukturisasi, sudah mulai bergerak lagi. Bank mulai menyalurkan kredit tapi memang enggak terlalu kencang, tapi mereka dipaksa stakeholder untuk mencapai target. Tapi kalau yang minta (kredit) enggak ada susah juga," pungkasnya.


(SAW)