Satgas Waspada Investasi akan Periksa 11 Entitas

Angga Bratadharma    •    Minggu, 10 Sep 2017 11:16 WIB
investasi
Satgas Waspada Investasi akan Periksa 11 Entitas
OJK.MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Bogor: Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 44 entitas investasi tak berizin dengan harapan bisa menekan maraknya investasi bodong. Namun karena permintaan akan investasi dengan imbal hasil tinggi masih tinggi maka bermunculan entitas serupa dalam jumlah yang banyak.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing menyatakan maraknya fenomen investasi tak berizin akibat mudahnya masyarakat tergiur dengan imbal hasil yang tinggi. Hal itu tentu disayangkan mengingat dalam setiap investasi tidak bisa dipastikan imbal hasil yang akan di dapat.

“Jadi munculnya investasi ilegal karena suplai dan permintaan,” kata Tongam, dalam Pelatihan Wartawan Media Massa dan Elektronik yang diselenggarakan OJK, di Bogor, Jawa Barat, seperti diberitakan Minggu 10 September 2017.

baca : OJK Sebut Industri Perbankan Terus Restrukturisasi dan Konsolidasi

Meski 44 entitas investasi ilegal telah dihentikan kegiatannya oleh Satgas, lanjutnya, namun masih banyak pelaku yang beroperasi hal serupa guna memanfaatkan fenomena akan tinggi berinvestasi dengan imbal hasil tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah entitas yang akan kembali diperiksa Satgas Waspada Investasi.

"Pada 19 September nanti kami akan memeriksa 11 entitas lagi berkegiatan penawaran yang investasinya berpotensi merugikan masyarakat,” ujar dia.

Ia menambahkan, sebanyak 11 entitas tersebut diperiksa karena adanya pelaporan dari masyarakat akan kegiatan ilegal. Namun, diperkirakan masih banyak entitas serupa yang melakukan kegiatan investasi ilegal yang tidak dilaporkan.

"Salah satu kendala masih maraknya kegiatan investasi bodong karena keengganan korban melaporkannya kepada kami. Bahkan kami harus membujuk peserta investasi tersebut agar mau melapor," tuturnya.

Untuk diketahui, 11 entitas investasi illegal yang saat ini dalam proses hukum adalah Pandawa Group Depok, UN Swisindo, PT CSI, Dream For Freedom, PT Compact Sejahtera, PT Inti Benua Indonesia, PT Royal Sugar Company, PT Crown Makmur Indonesia, PT Talk Fusion Indonesia.





(SAW)