Kemenperin Dorong Industri Lokal Merajai Logistik E-Commerce

Ilham wibowo    •    Jumat, 21 Sep 2018 07:18 WIB
industri kecil menengahe-commerceecommerce
Kemenperin Dorong Industri Lokal Merajai Logistik E-Commerce
Direktur Jendral IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih (tengah) (Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong produk Industri Kecil Menengah (IKM) lokal bisa menguasi seluruh logistik pelaku bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce). Fasilitas pelatihan hingga mengubah kebijakan impor dilakukan sebagai keberpihakan terhadap produk dalam negri.

"Kalau bisa 100 persen marketplace Indonesia di-support IKM lokal, targetnya itu," tegas Direktur Jendral IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih, ditemui di Pelataran Ramayana Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Sektor IKM lokal saat ini berkontribusi sebanyak 56 persen terhadap total perekonomian Indonesia. Namun, banjirnya produk impor masih menghambat pengembangan pemasaran produk. Karenanya, peningkatan sisi kualitas dilakukan agar produk bisa berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi dibandingkan dengan produk impor.

"Sekarang masih kebalikannya, masih di bawah 10 persen marketplace itu produknya disuplai dari produk dalam negeri," ungkapnya.

Adapun peningkatan kualitas didorong melalui fasilitas pelatihan bidang teknis terutama pembaruan mesin, program restrukturisasi dengan pemberian potongan harga mesin baru pelaku IKM sebesar 25 persen dari harga pembelian, dan potongan harga akan bertambah hingga 30 persen dari harga total pembelian mesin yang diambil dari dalam negeri.

"Kami kasih potongan harga 30 persen, misalnya, IKM beli mesin Rp100 juta nah pemerintah bayar 30 jutanya untuk mesin buatan dalam negeri, diskon 25 persen kalau beli mesinnya impor," paparnya.

Dorongan agar IKM terus berjaya di e-commerce bakal mulai terasa saat implementasi kebijakan kenaikan tarif pajak bagi produk asal luar negeri. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) melalui Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi impor. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 mulai berlaku 13 September lalu.

"PPh 22 kan bagus, orang akan pilih daripada impor mendingan investasi dalam negeri. Pajak itu nanti didorong ke konsumen, sementara konsumen tidak mau barang mahal. Produk dalam negeri kemudian jadi dibeli dan bisa tumbuh, sekarang kalau mau impor jadi mikir," ungkapnya.

Kemenperin juga tengah memperbanyak pembuatan material center bagi pelaku IKM agar mudah mendapatkan bahan baku. Program integrasi pelaku usaha dan e-commerce yang masuk dalam e-Smart IKM ini ditargetkan menggaet 20 ribu wirausaha baru hingga 2019.

"Tren digital sudah menjadi sesuatu yang tidak lepas dari hidup kita, bahkan bagi pengusaha industri kecil dan menengah. Pemerintah melihat potensi ini, dan terus berkomitmen untuk mengembangkan industri kecil dan menengah di Indonesia, khususnya Kementerian Perindustrian dalam program Making Indonesia 4.0," pungkasnya.


(ABD)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

1 day Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA