Penjelasan Menaker soal Penyederhanaan Izin Tenaga Kerja Asing

Gervin Nathaniel Purba    •    Sabtu, 03 Feb 2018 17:31 WIB
berita kemenaker
Penjelasan Menaker soal Penyederhanaan Izin Tenaga Kerja Asing
Menaker Hanif Dhakiri.

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan penyederhanaan perizinan tenaga kerja asing (TKA) jangan diartikan tidak adanya kontrol terhadap TKA. Penyederhanaan lebih pada memberikan kemudahan dalam pengurusan izin, sehingga memperlancar arus investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kontrol terhadap TKA tetap dijalankan melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum,” kata Hanif melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Februari 2018.

Menurut Hanif, secara prinsip dan sesuai aturan, TKA boleh masuk dan bekerja di Indonesia karena Indonesia bukan negara tertutup. Masuknya TKA tentu harus sesuai ketentuan, yakni pekerja terampil level menengah ke atas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pekerja kasar, tetap tidak boleh dari TKA.

“TKA yang pada dasarnya boleh masuk, ya harus dipermudah. Bukan zamannya lagi pemerintah mempersulit. Sementara yang menurut aturannya dilarang masuk, seperti pekerja kasar, ya tetap dilarang. Jadi bukan tanpa kontrol," katanya.

Tindak lanjut dari penyederhanaan diwujudkan misalnya dengan pengurusan perizinan TKA secara online dan terintegrasi dengan kementerian terkait, serta menyederhanakan prosedurnya.

Perizinan TKA ada di Kemenaker, namun terdapat beberapa prosedur yang terkait langsung dengan Kemenkumham (Imigrasi), Kementerian Keuangan, kementerian teknis sesuai sektornya dan juga pemerintah daerah.

“Ini kan sering tidak praktis, makanya perlu reformasi agar lebih mudah dan pasti, sehingga tidak menghambat investasi. Kalau investasi tumbuh kan lapangan kerja juga tumbuh. Ini untuk kepentingan rakyat juga”, imbuhnya.

Ia meminta publik tidak mengkhawatirkan masalah TKA secara berlebihan, sebab yang dipermudah adalah mekanisme perizinannya. Hanif juga menjelaskan problem kekurangan pekerja level menengah atas di Indonesia yang berdampak pada jalannya investasi dan proyek-proyek pembangunan nasional.

“Kita memang over supply tenaga kerja, tapi itu di level bawah. Di level menengah atas kita kekurangan. Angkatan kerja kita yang 131.5 juta masih didominasi lulusan SD-SMP sekitar 60 persen. TKA dibutuhkan untuk mengisi kekurangan itu, sembari menggenjot kualitas tenaga kerja kita. Izin kerja TKA dibatasi kok, tidak untuk seumur hidup. Selesai kerja, ya pulang ke negaranya. Kalau ada yang melanggar, ya kita tindak. Pemerintah sudah buktikan itu," jelasnya.

Kekurangan pekerja level menengah atas itu menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, yakni dengan menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Dunia usaha dan industri dilibatkan penuh untuk mencetak tenaga kerja terampil dengan kualitas yang berdaya saing sesuai kebutuhan industri dan pasar kerja, dengan kuantitas memadai, serta persebaran lokasi yang relatif merata di berbagai daerah.


(TRK)