Banggar DPR Minta Pemerintah Berikan Data Penyerapan Subsidi Bunga Kredit

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 12 Oct 2016 19:24 WIB
berita dpr
Banggar DPR Minta Pemerintah Berikan Data Penyerapan Subsidi Bunga Kredit
Perajin yang juga nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjahit sajadah edukasi tiga dimensi. Foto: Foto Terbit/ Ari Bowo Sucipto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mengajukan subsidi bunga kredit program sebesar Rp15,8 triliun. Subsidi bunga tersebut akan ditujukan kepada beberapa program penting pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pengajuan subsidi tersebut dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

"Antara lain melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), imbal jasa penjaminan KUR, kredit ketahanan pangan dan energi, skema subsisi resi gudang (SSRG), kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), subsidi bunga air bersih, subsidi bunga kredit perumahan, subsidi bantuan uang muka perumahan," ujar Askolani saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Namun, harapan untuk diketuk palu oleh Banggar sirna. Anggota Banggar Wayan Koster meminta pemerintah untuk terlebih dahulu merinci besaran nilai program tersebut.

"Dirinci lah Rp15,8 triliun itu berapa saja. Ada subsidi bunga KUR, ada imbal jasa penjaminan KUR. Dirinci dulu berapa jelasnya. Supaya dapat didalami oleh Komisi," kata Wayan.

Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir sependapat dengan Wayan. Berdasarkan masukan dari anggota Banggar, Kahar meminta pemerintah menyajikan realisasi serapan subsidi bunga kredit program tahun ini yang kebetulan jumlah nilainya sama untuk tahun depan, yaitu Rp15,8 triliun.

"Ini kan untuk 2017 dan sekarang sudah Oktober. Jadi, kita mau lihat bagaimana serapan Rp15,8 triliun anggaran pada 2016. Jadi bisa ada gambarannya kan, anggarannya sama-sama Rp15,8 triliun," jelas politikus Golkar itu.

Dalam rapat ini, selain meminta data realisasi subsidi bunga kredit program tahun ini, Banggar DPR juga meminta pemerintah memberikan data penerima subsidi pupuk. Sambil menunggu pemerintah menyiapkan data tersebut, Banggar DPR menskors rapat dan akan dilanjutkan pada Kamis, 13 Oktober 2016.

"Kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk mempersiapkan data-datanya," ucap Kahar.



(ROS)