Surat Edaran Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Merugikan Nelayan

Arif Wicaksono    •    Minggu, 17 Sep 2017 11:01 WIB
nelayan
Surat Edaran Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Merugikan Nelayan
Illustrasi. MI/Abdus Syukur.

Metrotvnews.com, Jakarta: Adanya Surat Edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor UM 003/10/17/SYB TPK-17 Tanggal 08 September 2017 tentang ketentuan waktu untuk Pengisian Bahan Bakar Kapal dianggap merugikan nelayan. 

Surat Edaran tersebut terkait adanya ketentuan bahwa pelaksanaan pengisian BBM ke kapal hanya boleh dilakukan diarea labuh pada siang hari. Sementara selama ini banyak kapal mengisi BBM pada malam hari karena jadwal pelayaran yang harus berangkat pada pagi hari. Oleh karena itu, adanya surat edaran tersebut akan membuat biaya operasional kapal menjadi bertambah dan masa labuh kapal pun semakin bertambah.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan, bahwa pelarangan pengisian BBM ke kapal dilakukan pada malam hari nyaris merupakan kebijakan yang tidak dipersyaratkan dalam Undang Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sofyano zakaria yang juga direktur Pusat Studi Kebijakan Publik menambahkan bahwa Regulasi pada Internasional Maritim Organisasi (IMO) pun tidak mensyaratkan pengisian BBM ke kapal harus dilakukan pada siang hari.

Pengisian BBM ke kapal yang harus dilakukan pada malam hari, lanjut Sofyano, akan berpengaruh terhadap masa labuh kapal mengingat pengisian BBM ke kapal atau bunkering butuh waktu yang cukup lama yang tidak mungkin seluruhnya bisa dilakukan pada siang hari.

"Pengisian BBM ke kapal jika hanya boleh dilakukan pada siang hari bisa membuat terhambatnya jadwal perjalanan kapal yang telah di program memuluskan kebijakan tol laut yang sedang digalakkan kabinet Jokowi JK," ujar dia dalam keterangannya, Minggu 17 September 2017. 

Menurut Sofyano, UU Pelayaran dan IMO regulasi mensyaratkan bahwa pengisian atau bongkar muat BBM yang tergolong barang berbahaya wajib diawasi oleh pihak yang terkait dengan ketentuan yang berlaku namun tidak mensyaratkan pengisiaan BBM hanya boleh dilakukan pada siang hari. 

"Dengan demikian alas hukum dari surat edaran itu berpotensi dipermasalahkan oleh para pemilik kapal yang merasa dirugikan oleh surat edaran tersebut. Artinya pihak dirjen Perla harus merivisi ketentuan itu dengan menghapus ketentuan tentang pengisian BBM pada siang hari," pungkas Sofyano zakaria.



(SAW)