OJK Dukung Penuh Keterbukaan Informasi Keuangan Nasabah untuk Perpajakan

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 17 May 2017 20:05 WIB
aeoi
OJK Dukung Penuh Keterbukaan Informasi Keuangan Nasabah untuk Perpajakan
OJK.MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh keterbukaan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan. Sebagaimana diketahui, aturan itu telah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, setelah Presiden Jokowi menetapkan peraturan tersebut.

Aturan itu dikeluarkan sebagai aturan primer dalam mengimplementasikan perjanjian pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI).

"Kami dukung ini. ‎Kan itu Perppu yaa, jadi dia setingkat Undang-Undang (UU), dia (UU) itu kalau menurut saya lebih Lex specialis," ‎ujar ‎Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Rela Ginting, ‎ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

baca :  OCBC: Dampak Negatif Perppu AEoI Tidak Signifikan

Selama aturan itu masih dalam koridor yang benar, bilang dia, OJK terus mendukung. Hal itu juga mengerek penerimaan pajak negara. "Kan itu ada aturan-aturannya seperti apa, jadi memang itu tidak terlalu bebas juga yaa. Selama masih dalam koridornya sih OJK tidak masalah," ungkap dia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan tersebut dikeluarkan sebagai aturan primer dalam mengimplementasikan perjanjian pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) atau AEoI.

Dari beleid Perppu yang didapatkan dari laman resmi peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal. Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi. 

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mekanisme elektronik, dalam pasal tiga ayat empat disebutkan LJK memiliki waktu paling lama 60 hari untuk melaporkan ke OJK sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sementara OJK memiliki waktu 30 hari sebelum batas berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara yuridiksi berdasarkan perjanjian internasional.

Sedangkan untuk mekanisme non-elektronik, dalam pasal tiga ayat empat dikatakan LJK memiliki waktu empat bulan setelah akhir tahun kalender untuk melaporkan pada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pasal enam ditekankan Menteri Keuangan dan pegawai Kementerian Keuangan termasuk Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan akses dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara pedata, Begitu juga untuk pimpinan dan pegawai OJK serta LJK.

Untuk pasal tujuh menekankan bahwa pimpinan atau pegawai LJK yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi, bukti dan keterangan akan kena hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk lembaganya akan dikenakan denda paling banyak Rp1 miliar.

Begitu juga untuk orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangi informasi yang sebenarnya akan kena denda kurungan paling lama satu tahun atau membayar denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.





(SAW)