Terbentur Kebijakan Pemerintah, Joint Venture Pembangunan Smelter Bahodopi Batal

Annisa ayu artanti    •    Senin, 07 Aug 2017 20:42 WIB
nikel
Terbentur Kebijakan Pemerintah, <i>Joint Venture</i> Pembangunan <i>Smelter</i> Bahodopi Batal
Nikel. ANT/Zabur Karuru.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyatakan pembentukan joint venture pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) Bahodopi di Sulawesi Selatan batal. Seharusnya joint venture tersebut dilakukan pada September 2017.

Direktur Utama Vale Nico Kanter menyebut pembentukan joint venture batal karena kebijakan pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah. Khususnya nikel dengan kadar rendah 1,7 persen.

"Pada September harusnya sudah masuk potensial partner. Namun, kami harus menyampaikan bahwa partner kita masih membutuhkan waktu," kata Nico di Kantor BEI, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Nico menjelaskan, dibukanya keran ekspor nikel membuat anjlok harga nikel. Analis global mencatat harga nikel pada 2017 sekitar USD11.000 per ton sampai USD12.000 per ton. Namun setelah dikeluarkan relaksasi ekspor harganya terus merosot.

"Hal itulah yang membuat potensial partner kita kembali melakukan feasibility study," ucap dia.

Menurut Nico, sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan izin ekspor sebesar 8 juta ton, walaupun realisasi ekspor saat ini masih rendah. Namun pasar telah memperhitungkan jumlah tersebut dalam menghitung suplai bijih nikel dunia.

"Jumlah 8 juta ton ini tidak bisa dianggap remeh karena mencerminkan sekitar 4 persen dari suplai nikel dunia. Jumlah 8 juta ton izin ekspor tersebut diterbitkan dalam kurun waktu kurang lebih tujuh bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak lagi volume ekspor bijih nikel yang akan diizinkan sampai dengan lima tahun ke depan," tutup dia.


(SAW)