Pengesahan UU Jasa Konstruksi akan Tingkatkan Daya Saing

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 16 Dec 2016 19:26 WIB
konstruksi
Pengesahan UU Jasa Konstruksi akan Tingkatkan Daya Saing
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengesahan Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi pada rapat Paripurna DPR Kamis kemarin bertujuan untuk dapat meningkatkan daya saing jasa konstruksi dalam negeri pada era persaingan global. Pengesahan UU tersebut dinilai sejalan dengan arah pemerintah yang mengedepankan pembangunan nasional.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menyampaikan bahwa RUU Jasa Konstruksi menjadi inisiatif DPR ini telah dibahas bersama pemerintah sejak 27 Februari 2016 dan pemerintah telah menyampaikan 905 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus secara intensif serta menghasilkan rumusan yang disepakati bersama pemerintah.

"UU Jasa Konstruksi yang telah disahkan merupakan pengganti UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari 12 Bab dan 46 pasal. Sedangkan UU Jasa Konstruksi yang baru terdiri dari 14 bab dan 106 pasal," ujar Fary dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Pada rapat tersebut, hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM) Yasonna Laoly. Pada kesempatan itu, ia mengatakan UU Jasa Konstruksi yang baru tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tetapi penyelenggaraan konstruksi di Indonesia secara keseluruhan.

"Namun mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh," kata Yasona.

Beberapa substansi penting UU Jasa Konstruksi yang baru yang disepakati pemerintah dan DPR RI, antara lain:

1. Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

2. Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat, dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dam sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

4. Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.

5. Adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak menganggu proses pembangunan.

6. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, termasuk penetapan standar renumerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi.

7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi.

8. Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

Sebelumnya, pada saat rapat terakhir Tim perumus RUU Jasa Konstruksi bersama Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan keyakinannya bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi ini akan mampu memberikan makna dan nilai tambah bagi penyelenggaraan jasa konstruksi yang kukuh, berdaya saing, dan berkualitas, sehingga triminologi atas jasa konstruksi yang baru menjadi upaya yang harus dirintis dan didukung semua pihak.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib mengatakan UU Jasa Konstruksi ini sangat diperlukan mengingat industri konstruksi Indonesia masih perlu peningkatan di beberapa aspek seperti rantai pasok, delivery system dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta mutu konstruksi dan tuntutan penyelenggaraan good coorporate government.

"RUU Jasa Konstruksi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan tata kelola dan dinamika pengembangan jasa konstruksi Indonesia sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi saat ini," tutur Yusid.

Lebih lanjut, Yusid menjelaskan, jaring pengaman pun disiapkan bagi investasi yang masuk di bidang jasa konstruksi, serta adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. UU Jasa Konstruksi yang baru ditetapkan juga memberikan penegasan bersama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi sebagai ranah keperdataan.

Lalu terdapat penegasan atas kewenangan penuh pemerintah untuk melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan, serta perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat pembangunan, termasuk penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi. Substansi lain yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi adalah sertifikat kompetensi kerja, akreditasi asosiasi dan pemberian lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi, serta kegagalan bangunan dan penilaian ahli.

Di sisi lain, Yusid mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RUU Jasa Konstruksi yang menjadi inisiatif DPR RI. Secara khusus dia mengapresiasi Komisi V DPR RI yang terus berkomitmen dan konsisten terhadap perumusan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan ruang bagi inovasi dan peningkatan produktivitas penyelenggaraan jasa konstruksi, serta penguatan tugas dan fungsi pembinaan yang saat ini telah dilakukan.


(AHL)